Home
Login.
Artikelilmiahs
37021
Update
SHALSADILLA AZZAHRA
NIM
Judul Artikel
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA GIZI DALAM MELAKUKAN PELAYANAN GIZI DI RUMAH SAKIT (Studi di RSUD Bandung Kiwari)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga gizi dalam melakukan pelayanan gizi di rumah sakit dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di RSUD Bandung Kiwari dengan informan sebanyak 3 orang. Metode penentuan informan menggunakan Purposive Sampling dan Snowball Sampling. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan metode wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumenter. Data diolah menggunakan reduksi data, display data, dan klasifikasi data. Data disajikan dalam bentuk matriks data kualitatif dan teks naratif, serta dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian bentuk perlindungan hukum tenaga gizi dalam melakukan pelayanan gizi di rumah sakit terbagi menjadi bentuk perlindungan hukum preventif, seperti difasilitasi tempat pengaduan, pasien/keluarga kooperatif, perolehan informasi rekam medis, menerima imbalan jasa, tersedianya P3K, obat-obatan, dan APD, pemeriksaan keamanan alat medis, pengecekan kesehatan rutin, diberikan asuransi kesehatan, difasilitasi pelatihan, pemberian edukasi kepada pasien. Represif, seperti jaminan perlindungan hukum, pemberian diet pasien sesuai informasi, pemberian imbalan tambahan, diberikan pengobatan dan perawatan atas risiko kerja, kesempatan pendidikan tingkat lanjut, dan tenaga gizi menggunakan hak menolak. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum tenaga gizi dalam melakukan pelayanan gizi di rumah sakit terbagi atas faktor pendorong, seperti adanya peraturan mengenai tenaga gizi sebagai faktor hukum, tercukupinya SDM tenaga gizi dan hubungan tenaga gizi kooperatif sebagai faktor penegak hukum, pasien/keluarga kooperatif dan rasa kepercayaan pasien sebagai faktor masyarakat, difasilitasinya ketersediaan alat, penggunaan sistem komputerisasi, dan berlakunya BPJS sebagai faktor fasilitas, dan penggunaan bahasa daerah pasien sebagai faktor budaya. Faktor penghambat, seperti pengaruh kebudayaan yang diyakini pasien/keluarga sebagai faktor budaya dan pengetahuan rendah pasien sebagai faktor masyarakat.
Abtrak (Bhs. Inggris)
The study aims to determine the form of legal protection for nutritionists in providing nutrition services in hospital and the factors that influence. This research uses an empirical juridical approach research method and descriptive research specifications. This research location at RSUD Bandung Kiwari with 3 (three) informants. The method of determining the informants with purposive sampling and snowball sampling. The data used is primary and secondary data. The data collected with interview method, literature study, and documentary study. Data is processed by data reduction, data display, and data categorization. The data is presented in the form of a qualitative data matrix and narrative text, and analyzed by qualitative analysis method. The results of the research on the form of legal protection for nutritionists in providing nutrition service in hospital are divided into the legal protection preventive, such as facilitated for complaint, cooperative patients/families, obtaining medical record information, receiving recompense, availability of first aid kit, medicines, and PPE, medical device safety check, routine health check, provided health insurance, facilitated training, provided education to patients. Repressive measures such as guaranteed legal protection, providing patients with informed diet, providing additional benefits, providing treatment and care for occupational risks, opportunities for further education and nutritionist exercise the right to refuse. Factors that influence determine the legal protection of nutritionists in providing nutrition services in hospital are divided into supported factors such as the existence of regulations regarding nutritionists as a legal factor, sufficient human resources for nutritionists and cooperative nutritionist relations as a law enforcement factors, cooperative patients/families and the patient’s sense of a trust as a community factor, facilitation of the availability of tools, the use of a computerized system, and the enactment of BPJS as a factor of facilities, and the use of patient’s local language as a cultural factor. Inhibited factors such as cultural influences that are believed by patients/families as cultural factors and patient’s low knowledge as a community factor.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save