Update Artikelilmiah: 36842

ERIKA ALGAS IZUANDIRA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), penanganan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara biasa. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum adalah dengan bantuan dari orang dalam yang juga terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut atau yang biasa disebut dengan Justice Collaborator. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, serta spesifikasi penelitian yaitu preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pelaku tindak pidana dapat menjadi Justice Collaborator. Pelaku tindak pidana yang dapat masuk ke dalam klasifikasi sebagai Justice Collaborator harus memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Syarat tersebut memiliki sifat kumulatif, yang artinya semua harus terpenuhi tanpa terkecuali. Pertimbangan Majelis Hakim dalam aspek yuridis dan sosiologis sudah tepat dalam memutuskan penolakan permohonan status Justice Collaborator yang diajukan oleh Terdakwa Mukti Sulaiman. Alasan penolakan permohonan tersebut adalah Terdakwa Mukti Sulaiman tidak memenuhi syarat sebagaimana seseorang dapat dikualifikasikan menjadi Justice Collaborator. Namun dalam aspek filosofis Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara masih sangat rendah mengingat peran Terdakwa di dalam melakukan korupsi, sehingga dikhawatirkan tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Corruption is qualified as an extraordinary crime (extra ordinary crime), the handling of corruption cannot be done normally. One way that law enforcement officers can take is with the help of insiders who are also involved in the crime network or commonly referred to as the Justice Collaborator. This study uses a normative juridical approach, and the research specification is prescriptive. Based on the results of the study, it shows that not all perpetrators of criminal acts can become Justice Collaborators. Criminals who can be classified as Justice Collaborators must meet the requirements contained in SEMA Number 4 of 2011. These requirements have a cumulative nature, which means that all must be fulfilled without exception. The consideration of the Panel of Judges in the juridical and sociological aspects was appropriate in deciding the rejection of the application for Justice Collaborator status submitted by the Defendant Mukti Sulaiman. The reason for the rejection of the application was that the Defendant Mukti Sulaiman did not meet the requirements as someone can be qualified as a Justice Collaborator. However, in the philosophical aspect of the Panel of Judges in imposing a prison sentence, it is still very low considering the role of the Defendant in committing corruption, so it is feared that it will not have a deterrent effect on the Defendant.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman