Update Artikelilmiah: 36626

ANGGARA ARKHAM TSANI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Konstitusi sudah menjamin bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2) UUDNRI, Pasal 1601a KUHPerdata, Pasal 54 UU No. 13 Tahun 2003). Adanya perjanjian kerja maka terciptalah hubungan kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Namun ada kalanya hubungan itu berakhir akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Salah satu alasan yang digunakan untuk PHK terdapat dalam Pasal 163 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu akibat perubahan status badan hukum. Penelitian  ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, kasus, historis, komparatif, dan konseptual, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data studi kepustakaan, data yang terkumpul disajikan dalam bentuk teks naratif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapati mekanisme PHK akibat perubahan status badan hukum perusahaan tetap mengacu pada UU Ketenagakerjaan, UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan peraturan terkait seperti Peraturan Daerah. PHK diawali dengan upaya musyawarah guna merundingkan masalah dan apabila tidak menghasilkan kesepakatan maka perselisihan tersebut dapat diajukan ke lembaga PPHI. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 96 K/Pdt.Sus-PHI/2016 belum sepenuhnya tepat dengan Pasal 163 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pada kasus tersebut perhitungan kompensasi uang pesangon masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak adanya uang pisah.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The constitution has guaranteed that every citizen has the right to a decent life for humanity (Article 27 paragraph (2) of the Indonesian Constitution, Article 1601a of the Civil Code, Article 54 of Law No. 13 of 2003). The existence of a work agreement creates a working relationship that creates rights and obligations for the parties. However, there are times when the relationship ends due to termination of employment (PHK). One of the reasons used for layoffs is contained in Article 163 of Law Number 13 of 2003, namely due to changes in the status of legal entities. This study uses a normative juridical approach, with a legal, case, historical, comparative, and conceptual approach, the data sources used are primary data and secondary data, library study data collection methods, the collected data is presented in the form of narrative text. Based on the results of research and discussion, it was found that the mechanism for layoffs due to changes in the company's legal entity status still refers to the Manpower Law, the Industrial Relations Dispute Settlement Law (PPHI) and related regulations such as Regional Regulations. The dismissal begins with deliberation efforts to negotiate the problem and if an agreement does not result, the dispute can be submitted to the PPHI institution. The Judge's Legal Considerations in Decision Number 96 K/Pdt.Sus-PHI/2016 have not been completely correct with Article 163 paragraph (2) of Law Number 13 of 2003. In that case the calculation of severance pay compensation is still not in accordance with existing provisions and there is no severance payment.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman