Home
Login.
Artikelilmiahs
36523
Update
NURFITRI FADIYA RAHMAH
NIM
Judul Artikel
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK MEMENUHI STANDARISASI MUTU DAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 507/Pidsus/2021/PN. Bdg)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Kosmetik merupakan produk yang digunakan guna mempercantik diri ataupun merawat kesehatan kulit. Salah satu kasus yang menjadi masalah mengenai kosmetik ini adalah penjualan kosmetik yang tidak memenuhi standarisasi mutu dan kesehatan yang ada. Mengenai standarisasi mutu dan kesehatan mengenai kosmetik sudah tertera dalam Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hal lain yang menjadi masalah adalah penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin dan label sesuai dengan yang tertera pada Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang kemudian dilakukan analisis terhadap kasus dalam putusan dan mengaitkannya dengan peraturan perundang – undangan. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan menggunakan bentuk teks naratif dan metode analisis data secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil dan penelitian dapat diketahui bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 507/Pidsus/2021/PN. Bdg telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagaimana tertera dalam Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan berupa sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak-hak konsumen yang dilindungi agar pelaku tidak mengulangi tindakan curang tersebut.
Abtrak (Bhs. Inggris)
Cosmetics are products that are used to beautify themselves or treat skin health. One of the problematic cases regarding this cosmetic is the sale of cosmetics that do not meet existing quality and health standards. Regarding the standardization of quality and health regarding cosmetics, it has been stated in the Republic of Indonesia Law no. 36 of 2009 Concerning Health. Another thing that becomes a problem is the sale of cosmetics that do not have permits and labels as stated in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study uses a normative juridical method which is then analyzed on the case in the decision and relates it to the legislation. The research data comes from secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method was carried out by literature study, the data obtained were presented using the form of narrative text and qualitative normative data analysis methods. Based on the results and research, it can be seen that the Bandung District Court Decision Number: 507/Pidsus/2021/PN. Bdg has provided protection for consumer rights as stated in the Law of the Republic of Indonesia No. 36 of 2009 concerning Health and Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The form of legal protection provided is in the form of sanctions against perpetrators of violating consumer rights which are protected so that the perpetrators do not repeat the fraudulent actions.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save