Home
Login.
Artikelilmiahs
36444
Update
ALESSANDRO RIVALDI MANAMPIRING
NIM
Judul Artikel
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN DAN PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Nomor: 155/G/2019/PTUN.JKT)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Penelitian ini bersumber pada surat keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia mengenai pemberhentian dengan tidak hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado pada Putusan Nomor: 155/G/2019/PTUN.JKT yang memutus.Objek gugatan yang menjadi sengketa dalam perkara tersebut adalah Surat Keputusan Menteri Riset, Tekonologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 11464/M/KP/2019 tanggal 22 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dan buku-buku literatur. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Terdapat beberapa hal yang menjadi kajian teoritik di dalam surat keputusan tentang pemberhentian dengan tidak hormat pada Putusan Nomor: 155/G/2019/PTUN.JKT antara lain pertimbangan hukum hakim yang menyatakan batal objek sengketa yang mana Penggugat diberhentikan dari jabatannya karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, namun senyatanya dalam aspek substansi, tergugat menerbitkan penetapan tanggal berlakunya sanksi yang berlaku surut dalam Objek Sengketa. Selain itu juga sengketa kepegawaian ini telah bertentangan Pasal 57 selain melanggar ketentuan Pasal 57 UU Nomor 30 Tahun 2014 juga melanggar asas yang berlaku umum yaitu asas larangan retroaktif.
Abtrak (Bhs. Inggris)
This research is based on the decree of the Minister of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia regarding dishonorable discharge as a Civil Servant of the Faculty of Engineering, Sam Ratulangi University (Unsrat) Manado in Decision Number: 155/G/2019/PTUN.JKT which decided. The object of the lawsuit that is disputed in the case is the Decree of the Minister of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia Number: 11464/M/KP/2019 dated 22 March 2019 concerning Dismissal for Committing a Crime or Crime Related to the Position. The approach method used in this study is a normative juridical approach. The data used is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials in the form of relevant legislation and literature books. The conclusion of this study is that there are several things that become theoretical studies in the decision letter regarding dishonorable discharge in Decision Number: 155/G/2019/PTUN.JKT, including the judge's legal considerations which declared the object of the dispute to be null and void in which the Plaintiff was dismissed from his position. because of committing a crime of office or a crime related to the position, but in fact in the aspect of substance, the defendant issues a determination of the effective date of the sanctions that are retroactive in the object of the dispute. In addition, this employment dispute has contradicted Article 57 in addition to violating the provisions of Article 57 of Law Number 30 of 2014 also violating the generally accepted principle, namely the principle of retroactive prohibition. Keywords : Minister's Revocation Decision, Judge's Consideration, Disrespectful Dismissal.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save