Update Artikelilmiah: 36249

ARDI HADYAN PURWAKUSUMA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sinkronisasi vertikal dan bentuk perlindungan hukum ahli teknologi laboratorium medik dalam pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan analitis (Analytical Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum, sinkronisasi hukum dan penemuan hukum in concreto. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dianalisis dengan metode analisis isi dan analisis perbandingan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan hukum Ahli Teknologi Laboratorium Medik  dalam pelayanan kesehatan telah menunjukkan adanya taraf sinkronisasi vertikal. Artinya peraturan yang lebih rendah derajatnya telah berpedoman peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah. Hal ini dibuktikan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik telah didasarkan pada peraturan derajatnya lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta tidak ada subtansi dari peraturan tersebut yang saling bertentangan. Bentuk perlindungan hukum Ahli Teknologi Laboratorium Medik  dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi: jaminan pengaturan perlindungan hukum, jaminan pengaturan memperoleh informasi lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya, jaminan pengaturan menerima imbalan jasa, jaminan pengaturan memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja dan kesehatan kerja, jaminan pengaturan memperoleh perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama, jaminan pengaturan pengembangan profesi, jaminan pengaturan untuk menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan yang tidak sesuai peraturan dan jaminan memperoleh hak lain.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study aims to determine the vertical synchronization arrangements and forms of legal protection for medical laboratory technology experts in health services. The research method used in this study is a normative juridical method with a statutory approach (Statute Approach), an analytical approach (Analytical Approach), a conceptual approach (Conceptual Approach). The research specifications used are legal inventory, legal synchronization and legal discovery in concreto. The types and sources of data used are secondary data obtained through library research, which are analyzed by content analysis and comparative analysis methods.
Based on the results of the study, it can be concluded that the regulation of legal protection for Medical Laboratory Technologists in health services has shown a level of vertical synchronization. This means that lower-level regulations have been guided by higher-level regulations and higher-level regulations have become the basis for the formation of lower-level regulations. This is evidenced by the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 42 of 2015 concerning Permits and Implementation of the Practice of Medical Laboratory Technology Experts which have been based on regulations of higher degrees, namely Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, Law Number 36 of 2009 concerning Health and the 1945 Constitution, and there is no substance in these regulations that contradict each other. Forms of legal protection for Medical Laboratory Technologists in health services in the structure of laws and regulations in Indonesia include: guaranteed legal protection arrangements, regulatory guarantees for obtaining complete and correct information from health service recipients or their families, regulatory guarantees for receiving service fees, regulatory guarantees for obtaining protection for occupational safety and health, regulatory guarantees for obtaining treatment in accordance with human dignity, morals, morality, and religious values, guarantees for regulating professional development, regulatory guarantees for refusing the wishes of recipients of health services that are not in accordance with regulations and guarantees for obtaining other rights

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman