Update Artikelilmiah: 35893

EQQI RAHMAN NAANSYAH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bersumber pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019 yang akan menguraikan mengenai batasan hak imunitas advokat dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara obstruction of justice yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai advokat berdasarkan pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada putusan a quo. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian ini bersumber dari data sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, dan literatur berupa buku-buku dan jurnal yang relevan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa batasan hak imunitas pada seorang advokat dapat dibedakan menjadi batasan litigasi yang berupa advokat yang sah, pembelaan hukum kepentingan klien, dan itikad baik, kemudian untuk batasan non-litigasi berupa advokat yang sah, batasan waktu, batasan kasus, dan itikad baik. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara obstruction of justice yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa adalah kurang cermat karena menghilangkan esensi filosofis dibentuknya Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan kode etik Advokat. Termasuk dikesampingkannya aspek yuridis terkait fakta hukum yang menunjukkan peranan terdakwa dalam terjadinya Obstruction of justice dan profesi Terdakwa sebagai Advokat sebagai sebagai dasar yang memberatkan, dan aspek sosiologis  yakni dikesampingkannya tujuan dan manfuat hukum dalam pencegahan Obstruction of justice.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research based on decisions of the supreme court number 3328 k / Pid.Sus / 2019 who would like to break on the limitation of the advocate immunity and then to analyze the judge in charge of cutting off the basic consideration of the matter obstruction of justice who associated with a job the accused as an advocate of based on article 21 the law number 20 of 2001 concerning eradication of criminal acts of corruption to the award a quo . Methods of used in this research was proven methods of juridical normative .This research data sourced from secondary data in the form of legislation , judicial decisions , and literature in the form of relevant books and journals .A method of data collection was carried out with the study literature available .A method of an analyzer used in this research was qualitative normative . Based on the results of research and data analysis, it can be concluded that limits the right of immunity in an advocate can be divided into a litigation in the form of a legal advocate, the interests of clients, legal defense and with good faith, and to mete non-litigasi, legal advocates of , time limit the cases, and with good faith.The judge in the case decide obstruction of justice relating to work the defendant is less careful because of the essence of the establishment of article 21 act no 31 years 1999. joAct no 20 2001 year on changes to the law number year 1999 31. advocate and codes of conduct. Including the exclusion of juridical aspects related the fact law that shows the role of the defendant in the occurrence of obstruction of justice and profession of the accused as an advocate of as as the basis which had been a heavy , and facets sociological perspective namely dikesampingkannya goals and manfuat law in the prevention obstruction of justice .

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman