Update Artikelilmiah: 35734

ADHITYA PERMANA TANJUNG

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk tanggung jawab hukum ahli teknologi laboratorium medik dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif . Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analistis (analitycal approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi dari penelitian ini adalah inventarisasi peraturan perundang-undangan, sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum in concreto dengan menggunakan data sekunder dan metode analisis isi serta analisis perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab hukum ahli teknologi laboratorium medik dalam pelayanan kesehatan telah menunjukkan sinkronisasi hukum, yang artinya peraturan yang derajatnya lebih rendah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik telah didasarkan pada peraturan yang derajatnya lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak ada substanti dari peraturan tersebut yang saling bertentangan. Bentuk tanggung jawab hukum ahli teknologi laboratorium medik dalam pelayanan kesehatan meliputi pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 77, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pertanggungjawaban administrasi berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik,  Pasal 82 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study aims to determine the synchronization of arrangements and forms of legal responsibility of medical laboratory technology experts in health services. This study uses a normative juridical research method. The approach method used is a statutory approach, an analytical approach, and a conceptual approach. The specifications of this research are an inventory of laws and regulations, legal synchronization, and legal findings in concreto using secondary data and methods of content analysis and comparative analysis. Based on the results of the study, it is shown that the regulation of legal responsibilities of medical laboratory technology experts in health services has shown legal synchronization, which means that regulations with a lower degree are appropriate and do not conflict with regulations of a higher degree. This can be proven from the Regulation of the Minister of Health Number 42 of 2015 concerning Permits and Implementation of Medical Laboratory Technology Expert Practices which have been based on regulations of a higher degree, namely Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, Law Number 36 of 2009 concerning Health. and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and there is no substance in these regulations that contradict each other. The form of legal responsibility of medical laboratory technology experts in health services includes criminal liability based on Article 84, Article 85, Article 86 of Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers. Civil liability based on Article 58 of Law Number 36 of 2009, Article 77, Article 78 of Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers. Administrative accountability based on Article 21 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Health Number 42 of 2015 concerning Permits and Implementation of Medical Laboratory Technology Expert Practices, Article 82 of Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers and Article 188 of Law Number 36 of 2009 concerning Health .

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman