Update Artikelilmiah: 35724

FADYA SHAFA FADILLAH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Hakim dalam memutus perkara seringkali ditemukan disparitas. Putusan No. 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan delik Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sedangkan Putusan  No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan delik Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan dijatuhi putusan yaitu dikembalikan kepada orang tua. Berdasarkan kedua putusan tersebut, perbuatan terdakwa pada dasarnya sama dan terdakwa sama-sama melakukan pengulangan tindak pidana (recidive), oleh karenanya terlihat adanya disparitas pidana. Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang menimbulkan disparitas dan mengetahui faktor penyebab terjadinya disparitas pemidanaan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum secara yuridis normatif, dengan metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Spesifikasi penelitian ini adalah perskriptif, dengan jenis dan sumber data sekunder, dan analisis data dilakukan secara deskrtiptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa status terdakwa dalam Putusan  No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh sebagai seorang recidivis tidak mempengaruhi adanya pemberatan pidana. Disparitas pemidanaan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam kedua putusan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian berdasarkan sumbernya, yakni sistem pemidanaan, falsafah pemidanaan, dan disparitas pidana yang bersumber dari kemandirian hakim.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Judges in deciding cases often find disparities. Decision No. 13/Pid.Sus.anak/2016/PN.Kdi stated that the defendant's actions had been legally and convincingly proven to fulfill the formulation of the offense in Article 363 Paragraph (1) of the 4th Criminal Code regarding theft with weight and was sentenced to imprisonment for 7 (seven) months, while Decision No. 15/Pid.Sus.anak/2014/PN.Skh, the defendant's actions have been legally and convincingly proven to fulfill the formulation of the offense in Article 363 Paragraph (1) of the 5th Criminal Code concerning theft with weighting and was sentenced to be returned to the parents. Based on the two decisions, the defendant's actions were basically the same and the defendant both repeated the crime (recidive), therefore there was a criminal disparity. This study aims to determine the basis of the judge's legal considerations in decisions that cause disparities and to determine the factors that cause disparities in sentencing. This research uses a normative juridical type of legal research, with a statute approach and a case approach. The specification of this research is descriptive, with the types and sources of secondary data, and the data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. The results of this study indicate that the status of the defendant in Decision No. 15/Pid.Sus.anak/2014/PN.Skh as a recidivist does not affect the existence of a criminal burden. The disparity of punishment in the crime of theft with weighting in the two decisions can be grouped into 3 (three) parts based on the source, namely the criminal system, the philosophy of punishment, and the criminal disparity that comes from the independence of judges.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman