Update Artikelilmiah: 35658

PUTRI TAMANIA RAMDHANTI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan kesehatan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach) dengan spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan, sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum in concreto. Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi dan analisis komparatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh bahwa tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan kesehatan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah telah menunjukan taraf sinkronisasi vertikal. Artinya peraturan yang derajatnya lebih rendah telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya telah menjadi dasar peraturan yang lebih rendah. Bentuk tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan kesehatan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah dapat dijelaskan dalam tiga hal, meliputi  tanggung jawab hukum perdata berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Tanggung Jawab hukum pidana berdasarkan Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Tanggung jawab hukum administrasi berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan Di Luar Cara Alamiah, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Tindakan Aborsi dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan Di Luar Cara Alamiah, Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study aims to determine the synchronization of the legal arrangements and responsibilities of health workers and health care facilities in reproductive health services with assistance or pregnancy outside the natural way. This research uses normative juridical research methods. The approach methods used are the legal regulatory approach (statue approach), analytical approach, and conceptual approach with research specifications inventory of laws and regulations, synchronization of laws, and legal discovery in concreto. The methods of analysis used are content analysis and comparative analysis. Based on the results of research conducted, it was obtained that the legal responsibility of health workers and health care facilities in reproductive health services with assistance or pregnancy outside the natural way has shown a level of vertical synchronization. This means that lower-level regulations have been in accordance with higher-level regulations and higher-level regulations have become the basis of lower regulations. The form of legal responsibility of health workers and health care facilities in reproductive health services with assistance or pregnancy outside the natural way can be explained in three respects, including civil legal responsibility based on Article 77 and Article 78 of Law No. 36 of 2014 concerning Health Workers, Article 58 of Law No. 36 of 2009 concerning health. Responsibility of criminal law based on Article 84, Article 85 and Article 86 of Law No. 36 of 2014 concerning Health Workers. Administrative legal responsibility based on Article 19 paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 43 of 2015 concerning the Implementation of Reproductive Services With Assistance or Pregnancy Outside the Natural Way, Article 4, Article 5, Article 6 of the Regulation of the Minister of Health Number 71 of 2014 concerning Procedures for the Imposition of Administrative Sanctions for Health Workers and Health Service Providers in Abortion and Reproductive Health Services With Assistance or Assistance Pregnancy Outside the Natural Way, Article 82 paragraph (1), and paragraph (4) of Law Number 36 of 2009 concerning Health.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman