Update Artikelilmiah: 35579

DINDA PUTRIYANI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna suatu barang dan/atau jasa masih sangat lemah di Indonesia. Perkembangan hukum bisnis saat ini berkembang sangat pesat. Disamping itu perkembangan teknologi serta maju dan hukum harus mengikuti perkembangan zaman. Di Indonesia mulai berkembang istilah-istilah perbuatan yang disebut Transaksi Elektronik. Ada kemungkinan itu akan terjadi menimbulkan masalah hukum. Sehubungan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Transaksi Elektronik dalam perdagangan memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan aktivitas penjualan atau pembelian barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan Konsumen.
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif sistematis, dan metode analisis menggunakan normatif kualitatif.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konsumen belum mendapatkan perlindungan hukum dalam hal terjadinya pelanggaran Hak Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf  (a),  dan huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 588/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt, Putusan yang merupakan gugatan perdata dalam tingkat pertama yang masuk wewenang Pengadilan Negeri harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat, dikarenakan Tergugat berdomisili diwilayah Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa perkara ini,dan belum ada upaya penyelesaian melalui lembaga/badan yang berwenang menangani permasalahan ini diluar Pengadilan sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahuan 1999 yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK terlebih dahulu.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Legal protection for consumers who use goods and/or services is still very weak in Indonesia. The development of business law is currently growing very rapidly. Besides, technological developments as well as advances and laws must follow the times. In Indonesia began to develop terms of action called Electronic Transactions. There is a possibility that it will cause legal problems. In relation to the Consumer Protection Act in Indonesia, it has been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Electronic transactions in trade provide convenience for consumers in conducting sales or purchasing activities of goods and services in accordance with the needs of consumers.
The approach method used is a normative juridical approach with descriptive research specifications. The data used is secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data obtained are presented with a systematic narrative text, and the analytical method uses a qualitative normative.
The results of the study indicate that consumers have not received legal protection in the event of a violation of Consumer Rights as regulated in Article 4 letter (a), and letter (h) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Based on the decision of the panel of judges at the West Jakarta District Court number 588/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt, the decision which is a civil lawsuit in the first instance which is within the authority of the District Court must be submitted to the Head of the District Court whose jurisdiction is located where the Defendant resides, because The Defendant is domiciled in the South Jakarta area, the West Jakarta District Court is not authorized to examine this case, and there has been no attempt to settle this matter through an authorized institution/body to handle this issue outside the Court as regulated in Law Number 8 Tahun 1999, namely the Consumer Dispute Settlement Agency/ BPSK first.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman