Update Artikelilmiah: 35565

NURUL NIQMA KHUSNUL KHATIMAH MANDULANGI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan bahwa sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak semua orang dapat mewujudkannya. Adakala di dalam rumah tangga suami istri timbul percecokan atau perselisihan yang mengakibatkan ketidakharmonisan di kehidupan rumah tangga mereka dan berakhir dengan perceraian.

Peneliti mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat karena perselisihan pada Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 318/Pdt.G/2021/PA.Bjm dan bagaimana akibat hukum dari perceraian karena perselisihan. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitian menggunakan perspektif analisis, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, metode pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi data, dan metode analisis menggunakan normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Majelis Hakim memutus perkara ini mendasarkan alasan perceraian Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum islam. Menurut peneliti pertimbangan hakim bukan saja mendasarkan pada huruf (f) tetapi dapat dilengkapi dengan huruf (a), (b) dan (h) Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permintaan Penggugat untuk memfasakh perkawinannya dengan Tergugat, Menurut peneliti hendaknya tidak di kabulkan dan hakim memutus perkara ini dengan talak ba’in sughra. Akibat dari putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terhadap anak dan terhadap harta, anak sudah dewasa sehingga bisa memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Perihal harta bersama baru dapat diajukan setelah putusnya perkawinan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Article 1 of law Number 1 of 1974 concerning Marriage defines that as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. The purpose of marriage as mandated in the Marriage Law is not everyone can make it happen. Sometimes in the husband and wife’s household there are disputes or disputes that result in disharmony in their domestic life and end in divorce.

The researcher raised the problem formulation regarding how the judge’s legal considerations in granting divorce cases due to disputes in the Banjarmasin Religious Court Number : 318/Pdt.G/2021/PA/Bjm and what are the legal cosenquences of divorce due to disputes. The research method used is normative juridical, the research specification uses an analytical perspective, the data source used is secondary data, the library study data collection method uses an inventory of data and the analytical method uses a qualitative normative.

Based on the results of the study, it was concluded that the Panel of Judges decided on this case based on the reasons for divorce in Articel 9 paragraphs (1) and (2) of Law Number 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 jo. Article 116 letter (f) Complition of islamic Law. According to the researcher, the judge's considerations are not only based on the letter (f) but can be supplemented with the letters (a), (b) and (h) the Compilation of Islamic Law. The consiceration of the Panel of Judges in granting the Plaintiff’s request to terminate his marriage with the Defendant, according to the researcher, should not be granted and the judge decided this case with talak ba’in sughra. As a result of the marrige decision between the Plaintiff and the Defendant against the child and the property, Children who are adults can choose between their father or mother as the holder of the right of care. Regarding joint property, it can only be submitted after the termination of the marriage and it already has permanent legal force.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman