Update Artikelilmiah: 35509

NOVITA ARDHANA RISWARY

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pemutusan Hubungan Kerja sedapat mungkin harus dihindari. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena hukum, oleh pengusaha, oleh pekerja, atau karena putusan Pengadilan. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh pekerja dengan mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Namun, bisa terjadi rekayasa oleh pengusaha agar tidak harus membayarkan pesangon. Sebagaimana yang terjadi pada kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 472 K/Pdt.Sus-PHI/2020. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mekanisme pemutusan hubungan kerja oleh pekerja dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan Mahkamah Agung Nomor 472 K/Pdt.Sus-PHI/2020 beserta implikasinya terhadap para pihak.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian inventarisasi hukum positif dan menemukan hukum untuk suatu perkara in concreto. Data penelitian bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode penyajian data dalam bentuk teks naratif. Metode analisis data normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengunduran diri dapat dilakukan pekerja berdasarkan persyaratan dalam Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hakim telah benar menerapkan hukum dalam pertimbangannya yaitu bahwa tidak terjadi pengunduran diri atas kemauan pekerja/buruh, tetapi telah terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak oleh pengusaha. Sehingga, pengusaha harus membayarkan hak-hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja.

Abtrak (Bhs. Inggris)

A termination of employment should be avoided as much as possible. It can occur due to law, by employers, by workers, or by a court decision. It can be carried out by workers by resigning with their own volition. However, there can be a manipulation by employers with the intention of not paying the severance pay. As happened in the case of the Supreme Court Judgment Number 472 K/Pdt.Sus-PHI/2020. Therefore the purpose of this study is to find out, examine, and analyze the mechanism of termination of employment by workers and the legal considerations of the judge in determining the Supreme Court Judgment Number 472 K/Pdt.Sus-PHI/2020 and its implications for the parties involved.
This study uses a normative juridical approach with a specification of positive law inventory research and finds the law for a case in concreto. Research data sourced from secondary data. The data was collected by using the method of literature study. The data will be presented in the form of narrative text. The data analysis method used is normative qualitative.
The results of this study indicate that resignation can be done based on the requirements in Article 162 paragraph (3) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The judge has correctly applied the law in his judgment, that there is no resignation at the will of the worker, therefore there has been a unilateral termination of employment by the employer. Thus, the employer is required to pay for the worker's rights due to termination of employment.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman