Update Artikelilmiah: 35493

TIRAIZKY VEDA RAMADHANY

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

PENOLAKAN STATUS JUSTICE COLLABORATOR HARRY VAN SIDABUKKE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BANSOS COVID-19
(Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

Oleh:
Tiraizky Veda Ramadhany
E1A018158

ABSTRAK

Korupsi dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang bersifat sistematis, masif, dan terorganisir. Tindak pidana korupsi memiliki sifat extraordinary crime, oleh karenanya pengungkapannya perlu menggunakan cara extraordinary enforcement. Pengungkapan kasus korupsi memerlukan suatu teknik pendekatan yang mengharuskan adanya penghargaan terhadap pelaku yang membantu apparat penegak hukum mengungkap tindak pidana korupsi. Perkembangan saksi dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah dengan menerapkan Justice Collaborator, yang mana tidak semua terdakwa layak menyandang status Justice Collaborator. Penelitian terhadap putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst bertujuan menganalisis mengenai mekanisme penetapan status Justice Collaborator dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dan menolak penetapan status Justice Collaborator Harry Van Sidabukke dalam Tindak Pidana Korupsi Bansos Covid-19 terhadap SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif, serta spesifikasi penelitian yaitu preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat mekanisme penetapam status Justice Collaborator yang saling berkaitan antar tahapnya, Harry Van Sidabukke dinyatakan tidak memenuhi mekanisme, karena pertimbangan Jaksa Penuntut Umum terhadap syarat Justice Collaborator sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Harry Van Sidabukke dinyatakan tidak layak dan menolak mengeluarkan surat penetapan Justice Collaborator terhadap Terdakwa. Sehingga berdasarkan mekanisme dan pertimbangan daripada jaksa penuntut umum maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta dalam Perkara Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt menyatakan menolak status Justice Collaborator yang diajukan oleh Harry Van Sidabukke. Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.
 
Kata kunci: Penolakan Status, Tindak Pidana Korupsi, Justice Collaborator

Abtrak (Bhs. Inggris)

REJECTION OF THE STATUS OF JUSTICE COLLABORATOR HARRY VAN SIDABUKKE IN THE CRIMINAL ACTION OF THE CORRUPTION OF SOCIAL ASSISTANCE COVID-19
(Juridical Review of Decision Number 8/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

By:
Tiraizky Veda Ramadhany
E1A018158

ABSTRACT

Corruption categorized as a crime that is systematic, massive, and organized. Corruption is an extraordinary crime, therefore it is disclosure needs to use extraordinary enforcement methods. Disclosure of corruption cases requires an approach technique that requires appreciation of the perpetrators who help uncover corruption. The development of witnesses in the criminal law system in Indonesia is by applying the Justice Collaborator, in which not all defendants are worthy of the status of Justice Collaborator. Research on the Court's decision Number 8/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst aims to analyze the mechanism for determining the status of Justice Collaborator and to find out the judge's legal considerations in granting and refusing the determination of the status of Justice Collaborator Harry Van Sidabukke in the Covid-19 Bansos Corruption Crime against SEMA Number 4 of 2011. The research method used in this study is a qualitative research with a normative juridical approach, and the research specification is prescriptive. Sources of data used are secondary data with primary and secondary data collection. Based on the results of the study, it shows that there is a mechanism for determining the status of Justice Collaborators that are interrelated between stages, Harry Van Sidabukke was declared ineligible for the mechanism, because the Public Prosecutor's consideration of the requirements for Justice Collaborator as regulated in SEMA Number 4 of 2011 Harry Van Sidabukke was declared unfit and refused to issue a letter of determination of Justice Collaborator against the Defendant. Therefore, based on the mechanism and considerations of the public prosecutor, the Jakarta District Court Panel of Judges in Case Number 8/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt stated that they rejected the Justice Collaborator status proposed by Harry Van Sidabukke. The judge's legal considerations on the Central Jakarta District Court's decision have taken into account the juridical, sociological, and philosophical aspects.

Keywords: Status Refusal, Corruption Crime, Justice Collaborator

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman