Update Artikelilmiah: 35469

NUR AL MUWWAHIDIN PRAWIRA NEGARA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Seorang pegawai negeri atau penyelenggaran negara di kelurahan sukabumi selatan yang bernama Tri Praseto Utomo telah melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan untuk pembuatan surat keterangan waris sehingga menerima suap dari pembuatan surat ahli waris tersebut dimana dalam putusan pengadilan nomor 36/Pid.Sus- TPK/2020/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diberikan hukuman dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan oleh majelis hakim dengan mendasarkan pada dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Skripsi ini merupakan penelitian untuk mengetahui penjelasan tentang apakah penyusunan dakwaan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP serta bagaimana ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku. Tipe penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Metode pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode studi dokumen yang diperoleh melaui kepustakaan dan diuraikan secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada 2 alat bukti yang sah dan belum sepenuhnya memenuhi  ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, sedangkan ratio decidendi oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan tersebut mendasarkan pada bukti yang diajukan dalam persidangan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, unsur-unsur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta berdasarkan teori pemidanaan gabungan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

A civil servant or state administrator in the sub-district of South Sukabumi named Tri Praseto Utomo has committed a criminal act of corruption, abuse of authority in office for making an inheritance certificate so that he received bribes from making the heir letter which in court decision number 36/Pid.Sus-TPK /2020/Central Jakarta District Court sentenced to imprisonment of 1 (one) year 4 (four) months and a fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) subsidiary 3 (three) months in prison by the panel of judges based on the third alternative indictment, namely Article 11 of Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. This thesis is a research to find out an explanation of whether the preparation of the indictment is in accordance with the provisions of Article 143 paragraph (2) letter b of the Criminal Procedure Code and how the judge's ratio decidendi is in imposing criminal penalties on the perpetrators. The type of research in this paper is normative legal research, with prescriptive research specifications. The method of collecting and processing data in this research is by using the document study method obtained through the literature and described systematically. Based on the results of the study, it can be concluded that the indictment of the public prosecutor against the corruption crime of abuse of authority in office carried out by the defendant based on 2 valid evidence and has not fully complied with the provisions of Article 143 paragraph (2) letter b of the Criminal Procedure Code, while the ratio decidendi by the assembly the judge in imposing a crime in the decision is based on the evidence presented in the trial, the facts revealed in the trial, the elements in Article 11 of Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption and based on the combined punishment theory.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman