Update Artikelilmiah: 35436

FALENINNA WAHYU KAAMILA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan bagi konsumen di Indonesia. Maraknya peredaran tabung gas LPG 12 Kg yang tidak sesuai dengan pengisian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan tujuan mengambil untung yang sebesar-besarnya seringkali menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bahan Bakar Gas atau liquefied Petroleum Gas (LPG) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2021/PN-DPS. 
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan pengadilan, buku-buku literatur, Peraturan Undang-Undang, dokumen resmi dan situs internet dengan cara studi pustaka, yaitu menginventarisasi data-data tersebut yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Metode analisa bahan hukum adalah dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, hakim dalam memutuskan perkara telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen  karena hakim menggunakan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hakim menyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 586/Pid.Sus/2021/PN-DPS bahwa Abdul Latif Efendi sebagai pelaku usaha terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau LPG, serta telah menjatuhkan pidana kepadanya dengan pidana penjara 1 tahun dan denda 1 milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara 3 bulan dan di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). Selain itu, konsumen  mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (a), (b), (d), dan (f), Pasal 4 huruf (a) dan (c), serta Pasal 8 ayat (1) huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) Jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is expected to guarantee the achievement of protection for consumers in Indonesia. The widespread circulation of 12 Kg LPG gas cylinders that are not in accordance with the filling carried out by business actors with the aim of taking the maximum profit often results in losses for consumers. In this case, the author is interested in examining how the legal protection for consumers of gas fuel or liquefied petroleum gas (LPG) is based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Decision Number 586/Pid.Sus/2021/PN-DPS.
	The approach method used is a normative juridical approach. The data used is secondary data in the form of court decisions, literature books, laws and regulations, official documents and internet sites by means of literature study, namely an inventory of these data which is then presented in the form of a systematic description. The method of analyzing legal materials is by using a qualitative normative analysis method.
	Based on the results of research and discussion, the judge in deciding the case has provided legal protection to consumers because the judge uses Article 40 point 9 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The judge stated in the District Court Decision Number 586/Pid.Sus/2021/PN-DPS that Abdul Latif Efendi as a business actor was legally and convincingly proven guilty of committing the Criminal Acts of Misuse of Commercial Fuel Oil, Gas Fuel or LPG, and had sentenced him with imprisonment of 1 year and a fine of 1 billion rupiah, provided that if the fine is not paid, it is replaced with 3 months in prison and charged with court fees of Rp. 2000, - (two thousand rupiah). In addition, consumers get legal protection as regulated in Article 7 letters (a), (b), (d), and (f), Article 4 letters (a) and (c), as well as Article 8 paragraph (1) letter ( a), (b), (c), (d) and (e) in conjunction with Article 62 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman