Update Artikelilmiah: 35344

REYNALDI ARGA SATRIAWAN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah yang dikhawatirkan kaitannya dengan adanya pandemi. Adanya kawasan wisata Internasional di wilayah Borobudur, membuat Kabupaten Magelang menjadi wilayah rawan akan kasus penyebaran Covid-19 ini. Untuk menciptakan hasil penanggulangan bencana yang baik, BPBD Kabupaten Magelang tentu tidak melaksanakan sendiri. Kerjasama komunikasi, dan sinergitas dengan instansi lain juga menjadi faktor utama atas keberhasilannya. Pendekatan pentahelix dalam kebencanaan adalah upaya baru BNPB dalam menanggulangi bencana dengan bersinergi dengan 5 unsur yaitu pemerintah daerah, masyarakat setempat, dunia usaha, media massa dan akademisi. Akan tetapi sinergitas pentahelix yang menjadi acuan BPBD dalam penanganan bencana masih menemui berbagai kedala sehingga belum berjalan secara utuh. Untuk mewujudkan upaya tersebut digunakan pendekatan model pentahelix dengan penerapan prinsip good governance. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan good governance yang dilakukan BPBD Kabupaten Magelang dalam penanggulangan bencana covid-19 melalui pendekatan model pentahelix. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengamati BPBD Kabupaten Magelang, MCCC Kabupaten Magelang, Praktisi Pariwisata Kabupaten Magelang, PPMT Universitas Muhammadiyah Magelang, dan Redaksi Borobudur News.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip good governance dengan pendekatan model pentahelix dalam penanggulangan bencana covid-19 di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh pemangku kepentingan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tiga prinsip good governance: 1) prinsip transparansi, tiap stakeholder memberikan keterbukaan informasi dan kemudahan akses kepada masyarakat, 2) prinsip responsivitas juga ditunjukkan dengan adanya daya tanggap, kecepatan, kemampuan berkomunikasi yang dilakukan stakeholder yang terlibat untuk menciptakan kesinergian dalam penanganan covid-19, 3) prinsip berorientasi pada konsensus, tiap stakeholder menunjukkan peran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Akan tetapi pada prinsip ini proses pembuatan keputusan untuk sektor non pemerintah hanya MCCC sehingga hal tersebut menjadi catatan mengingat pemerintah tidak bisa berdiri sendiri dalam penanganan covid-19. Akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi bentuk kesinergitasan antar stakeholder.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Magelang Regency is one area that is feared to be related to the pandemic. The existence of an international tourist area in the Borobudur area makes Magelang Regency a vulnerable area for cases of the spread of Covid-19. To create good disaster management results, BPBD Magelang Regency certainly does not implement it alone. Communication collaboration, and synergy with other agencies are also the main factors for its success. The pentahelix approach in disaster is BNPB's new effort in tackling disasters by synergizing with 5 elements, namely local government, local communities, business, mass media and academics. However, the pentahelix synergy, which is the reference for BPBD in disaster management, still encounters various obstacles so that it has not been fully implemented. To realize this effort, a pentahelix model approach is used with the application of the principles of good governance. 
This study aims to describe the good governance carried out by the BPBD of Magelang Regency in handling the COVID-19 disaster through the pentahelix model approach. This research uses descriptive qualitative method with the BPBD of Magelang Regency, MCCC of Magelang Regency, Tourism Practitioners of Magelang Regency, PPMT Muhammadiyah University of Magelang, and the Editor of Borobudur News.
The results of this study indicate that the implementation of the principle of good governance with the pentahelix model approach in handling the Covid-19 disaster in Magelang Regency carried out by stakeholders went well. . This can be seen from the three principles of good governance: 1) the principle of transparency, each stakeholder provides information disclosure and easy access to the public, 2) the principle of responsiveness is also shown by the responsiveness, speed, and communication skills of the stakeholders involved to create synergy in handling covid-19, 3) consensus-oriented principles, each stakeholder shows a role in carrying out their duties and responsibilities properly. However, in principle, the decision-making process for the non-government sector is only the MCCC, so this is a record considering that the government cannot stand alone in handling COVID-19. However, this does not reduce the form of synergy between stakeholders.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman