Update Artikelilmiah: 35268

FILIA EVELINE RONAULI SILITONGA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perkosaan pada penyandang disabilitas khususnya perempuan semakin banyak bermunculan, hal ini dikarenakan ketidakberdayaan para penyandang disabilitas dibandingkan dengan orang pada umumnya yang memudahkan para pelaku untuk melakukan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan kepada penyandang disabilitas dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan kepada penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan diuraikan secara sistematis. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana pada perkara Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat, akan tetapi ada kebutuhan perubahan dalam undang- undang penyandang disabilitas yang mengatur secara khusus mengenai penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana khususnya tindak pidana perkosaan. Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana perkosaan dan memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan KUHAP, tidak terdapat alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, maka perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Saran dari penulis terhadap penelitian ini yaitu seharusnya hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap terdakwa disamping melihat KUHP dan KUHAP seharusnya melihat juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Rape in people with disabilities, especially women, is increasingly popping up, this is due to the helplessness of people with disabilities compared to people in general which makes it easier for perpetrators to commit criminal acts. This research aims to find out the application of criminal sanctions against perpetrators of rape crimes to persons with disabilities and the judge's legal consideration in imposing criminal sanctions against criminal offenders to persons with disabilities. The research methods used in this research are normative juridical methods, with descriptive analytical research specifications. The study used secondary data obtained through literature and systematically deciphered. This research can be concluded that the application of criminal sanctions in case No.42/Pid.B/2019/PN.Lbb the judge's verdict handed down to the accused is appropriate, but there is a need for changes in the law of persons with disabilities that specifically regulate people with disabilities as victims of criminal acts, especially rape crimes. The judge's consideration in case No. 42/Pid.B/2019/PN.Lbb that the accused has been proven to have lawfully committed the crime of rape and fulfills the elements contained in Article 285 of the Criminal Code jo Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code and the Kuhap, there is no forgiving reason that removes the defendant'sguilt, then The act of pietymust be accounted for to him. The advice of the author of this study is that it should be hakim in providing criminal sanctions against defendants in addition to looking at the Criminal Code and The Criminal Code should also look at Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman