Update Artikelilmiah: 35140

RULY SEPTIAN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum masyarakat dalam pengaturan kehamilan dan kontrasepsi pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif  dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah  inventarisasi hukum, sinkronisasi hukum dan penemuan hukum in concreto. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumenter. Hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum masyarakat dalam pengaturan kehamilan dan kontrasepsi pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia  telah menunjukkan adanya taraf sinkronisasi yang artinya bahwa antara peraturan yang derajatnya lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang derjatnya lebih tinggi dan peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar dibentuknya peraturan yang lebih rendah serta adanya keserasian antara peraturan yang sederajat. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tidak mencantumkan  Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam mengingat, padahal substansi kedua peraturan tersebut sangat berkaitan. Bentuk perlindungan hukum masyarakat dalam pengaturan kehamilan dan kontrasepsi pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia meliputi: jaminan pengaturan masyarakat memperoleh pelayanan prakontrasepsi; jaminan pengaturan   masyarakat memperoleh   pelayanan kontrasepsi; jaminan pengaturan masyarakat memperoleh pelayanan pasca kontrasepsi.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study aims to determine the synchronization of legal protection arrangements and forms of community legal protection in the regulation of pregnancy and contraception in the structure of Indonesian legislation. The research method used in this study is a normative juridical method with a statutory approach, an analytical approach, and a conceptual approach. The research specifications used are legal inventory, legal synchronization and legal discovery in concreto. The type of data used is secondary data obtained from literature and documentary studies. The results of the study show that the legal protection of the community in the regulation of pregnancy and contraception in the structure of Indonesian legislation has shown a level of synchronization, which means that lower-level regulations do not conflict with higher-level regulations and higher-level regulations are the basis for the formation of regulations. lower and there is harmony between equal regulations. However, Government Regulation No. 61 of 2014 concerning Reproductive Health does not include Law Number 52 of 2009 concerning Population Development and Family Development in remembering, even though the substance of the two regulations is very related. Forms of legal protection for the community in the regulation of pregnancy and contraception in the structure of Indonesian legislation include: guarantees for regulating the community to obtain pre-contraception services; guarantee that the community will obtain contraceptive services; guarantee that the community will obtain post-contraception services.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman