Update Artikelilmiah: 35017

ACHMAD HABIBI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.Penelitian ini bertujuan mengetahui pengungkapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengerjaan proyek infrastruktur dan penerimaan gratifikasi di Kabupaten Banjarnegara dan kendalanya.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Spesifikasi penelitian deskriptif, lokasi penelitian Kantor KPK. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian yang tersistematis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik pengungkapan dan penetapan tersangka tindak pidana korupsi dan gratifikasi dilakukan dengan pembuktian secara ilmiah (Scientific Crime Investigation). Hal ini diawali dengan kegiatan monitoring dan pengumpulan dokumen yang bekerjasama dengan Dinas PUPR Banjarnegara. Oleh karenanya pembuktian berorientasi pada kesesuaian laporan, alat bukti dan barang bukti. Tidak ada hambatan dalam pengungkapan kasus tersebut, hal ini dapat dilihat dari aspek karena penegakkan hukum terhadap kasus korupsi dalam pengerjaan proyek infrastruktur dan penerimaan gratifikasi di Kabupaten Banjarnegara telah didukung dengan berbagai peraturan perundang-undangan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The widespread and systematic crime of corruption is also a violation of the social rights and economic rights of the community, and because of this, corruption can no longer be classified as an ordinary crime but has become an extraordinary crime. This study aims to determine the disclosure of the Corruption Eradication Commission investigators in the construction of infrastructure projects and receipt of gratuities in Banjarnegara Regency and the obstacles.
The research method used is sociological juridical with descriptive research specifications. Descriptive research specifications, research location anti-corruption institution. The data used are primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews, while secondary data was obtained from literature study. The data that has been obtained is then processed and analyzed by qualitative methods and presented in the form of a systematic description.
The results of the study indicate that the technique of disclosure and determination of suspects in corruption and gratification is carried out by scientific evidence (Scientific Crime Investigation). This began with monitoring activities and document collection in collaboration with the Banjarnegara PUPR Service. Therefore, evidence is oriented towards the suitability of reports, evidence and evidence. There are no obstacles in disclosing the case, this can be seen from the aspect because law enforcement against corruption cases in infrastructure project work and receiving gratuities in Banjarnegara Regency has been supported by various laws and regulations.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman