Update Artikelilmiah: 34832

RICO PUTRA ALAM PRADANA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin perlindungan terhadap konsumen, namun belum sepenuhnya dapat terealisasi di negara Indonesia. Kebutuhan terhadap gas elpiji di Indonesia terus meningkat, sehingga meningkat pula persaingan usaha, hal ini memicu persaingan tidak sehat dari pelaku usaha gas elpiji yang dapat merugikan Konsumen. Perdagangan gas elpiji tidak sesuai timbangan oleh pelaku usaha terjadi di Slawi dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Slw. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pembelian gas elpiji 12 kg berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Slw. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode data dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 75/Pid.Sus/2018/PN.Slw, diperoleh kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha adalah pertanggungjawaban pidana. Hakim dalam putusanya menggunakan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk menjerat Pelaku Usaha.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection guarantees the protection of consumers, but it has not been fully realized in Indonesia. The need for LPG continues to increase in Indonesia, thus increasing business competition, this triggers unfair competition from LPG gas business actors which can harm consumers. LPG trade that does not match the scales by business actors occurs in Slawi in the Decision of the Slawi District Court Number 75/Pid.Sus/2018/PN.Slw.. The purpose of this study is to determine the responsibility of business actors to consumers purchasing 12 kg LPG based on Law Number 8 of 1999 in the Decision of the Slawi District Court Number 75/Pid.Sus/2018/PN.Slw. The method used is normative juridical approach with a statutory approach. The data used in this study is secondary. The data method in this research is qualitative normative.
Based on the results of the research in the Decision of the Slawi District Court Number: 75/Pid.Sus/2018/PN.Slw, it is concluded that the responsibility of business actors is criminal liability. The judge in his decision used Article 62 paragraph (1) in conjunction with Article 8 paragraph (1) letter c of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code to ensnare Business Actors.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman