Update Artikelilmiah: 34703

FEBRIAN ERLANDRI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan pembatalan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan menggunakan tolok ukur Peraturan Perundang-Undangan yang relevan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Penerapan Peraturan Perundang-Undangan dalam suatu permasalahan hukum yang sedang digugat haruslah cermat dan tepat agar tidak menimbulkan permasalahan hukum baru dan kesesatan. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural menurut peraturan perundang-undangan, kedudukan peraturan perundang-undangan dalam kasus ini sebagai tolok ukur pengesahan surat keputusan walikota batu dan pertimbangan hukum hakim yang membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur pemberhentian pegawai negeri sipil dari jabatan struktural menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 72/G/2017/PTUN.SBY dalam menentukan keabsahan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa buku-buku literatur dan mengutip peraturan perundang-undangan yang relevan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, yaitu pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara hanya mengkaji dari aspek wewenang dan aspek substansi saja tanpa mengkaji aspek prosedurnya, padahal aspek prosedur sama pentingnya dengan aspek wewenang dan aspek substansi dalam mengkaji suatu Keputusan Tata Usaha.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The State Administrative Court conducts an attack on a State Administrative Decision by using the benchmarks of the relevant Legislation and General Principles of Good Governance (AAUPB). The application of laws and regulations in a legal matter that is being sued must be careful and precise so as not to cause new legal problems and errors. The issues to be discussed are regarding the procedure for dismissing Civil Servants from structural positions according to the laws and regulations, the provisions of the laws and regulations in this case as a benchmark for ratifying the stone mayor's decree and the legal considerations of the judge who makes the State Administrative Decision. The purpose of this study was to determine the procedure for dismissing civil servants from structural positions according to the applicable laws and regulations and to find out and analyze the judge's legal considerations in the Decision of the Surabaya State Administrative Court Number: 72/G/2017/PTUN.SBY in determining Administrative decisions. Country.
The approach method used in this study is a normative juridical approach with an approach to legislation and analysis. The data used is secondary data in the form of literature books and relevant laws and regulations. The conclusion that can be drawn from this research is that legal considerations in State Administrative decisions only examine the authoritative aspects and the substance aspects without examining the procedural aspects, even though the procedural aspects are as important as the authorized aspects and the substance aspects in reviewing Administrative Decisions.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman