Update Artikelilmiah: 34696

LUSI NOVIANTINI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Indonesia merupakan kontributor sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok dengan estimasi 0,48 sampai dengan 1,29 juta metrik ton per tahun. Pencemaran sampah plastik yang dibuang ke lautan menjadi permasalahan serius bagi semua negara. Pencemaran sampah plastik ini menjadi tanggung jawab bersama. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan limbah plastik menurut hukum internasional, serta upaya Indonesia dalam menangani limbah pastik menurut hukum nasional Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan inventarisasi bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode normatif kualitatif.
Hasil penelitian menemukan bahwa pengaturan hukum internasional tentang perlindungan laut terhadap limbah plastik diatur dalam The Stockhom Declaration of 1972, London Convention 1972 dan London Protocol 1996, International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973/1978, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan Konvensi Basel 1989. Menurut hukum nasional Indonesia perlindungan lingkungan laut dari limbah plastik tercantum dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Presiden No.61 Tahun 1993 tentang Pengesahan The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, Perpres No.83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut serta Peraturan Menteri Perdagangan terbaru mengenai Ketentuan Impor Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun (Permendag No. 92 Tahun 2019). Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani pencemaran laut akibat limbah plastik adalah dengan melarang dan telah merencanakan untuk melarang penggunaan plastik yang sudah dilaksanakan oleh beberapa daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia telah menyelesaikan roadmap program pengurangan limbah produsen, melakukan penganggaran untuk pemantauan, pengelolaan, daur ulang sampah plastik, melakukan advokasi kepada masyarakat untuk pengurangan penggunaan sampah plastik dan melakukan penelitian dan pengawasan sampah plastik di laut dengan berkerja sama dengan negara lain.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Indonesia is the second largest contributor to marine plastic waste in the world after China with an estimated 0.48 to 1.29 million metric tons per year. Pollution of plastic waste thrown into the ocean is a serious problem for all countries. Pollution of plastic waste is a shared responsibility.
This study aims to determine the regulation of plastic waste according to international law, as well as Indonesia's efforts in handling plastic waste according to Indonesian national law. The approach method used in this research is normative juridical. The method of data collection was carried out by an inventory of secondary legal materials through a literature study and then analyzed using a qualitative normative method.
The results of the study found that international legal arrangements regarding marine protection against plastic waste are regulated in The Stockhom Declaration of 1972, London Convention 1972 and London Protocol 1996, International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973/1978, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 and the 1989 Basel Convention. According to Indonesian national law the protection of the marine environment from plastic is contained in Law No.18 of 2008 concerning Waste Management, Law No.32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Presidential Decree No. 61 of 1993 concerning Ratification of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, Presidential Regulation No. 83 of 2018 concerning Handling of Marine Debris and the latest Minister of Trade Regulation regarding Provisions for the Import of Non-Hazardous and Toxic Waste (Permendag No. 92 of 2019) . The Indonesian government's efforts in handling marine waste due to plastic waste are to plan plastic waste that has been implemented by several regions, the Ministry of Environment and Forestry has ended the waste waste program, budgeted for monitoring, managing, recycling plastic waste, advocating for the community to reduce waste. the use of plastic waste and conducting research and monitoring of plastic waste in the sea in collaboration with other countries

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman