Update Artikelilmiah: 34629

MUHAMAD AZIS

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, hal tersebut dikarenakan tindak pidana korupsi dapat menimbulkan kerugian Negara, menghambat pertumbuhan Negara dan menyengsarakan rakyat. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh perseorangan saja melainkan dilakukan korporasi. Permasalahan yang sering timbul dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi adalah terkait membuktikan kesalahan korporasi. Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk menganilasa terkait pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi pada Putusan No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai pembuktian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan dokumenter serta diuraikan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt. dibuktikan dengan adanya persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa yang membuktikan bahwa Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama, sehingga hal tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni sekurang-kurang dua alat bukti yang sah dan diperolehnya keyakinan hakim bahwa Terdakwa PT NKE bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dasar pertimbangan hukum hakim yaitu dengan memerhatikan unsur-unsur pasal Dakwaan Pertama yang telah terpenuhi yakni dengan terpenuhinya batas minimum pembuktian dan diperolehnya keyakinan hakim, atas hal tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti serta pencabutan hak Terdakwa untuk mengikuti lelang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Corruption is one of the big problems facing the Indonesian nation today, this is because corruption can cause state losses, hinder the growth of the country and make people miserable. Corruption is not only committed by individuals, but also by corporations. Problems that often arise in criminal acts of corruption committed by corporations are related to procedural law, especially related to proving corporate wrongdoing. In this regard, the author is interested in analyzing the evidence related to corruption committed by corporations in Decision No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst. This study discusses the problem of proving corruption committed by corporations and the judge's legal considerations in imposing a sentence on the Defendant. This study uses a normative juridical approach withresearch specifications prescriptive. This study also uses secondary data obtained through literature and documentaries and described systematically. The results of the study indicate that the criminal acts of corruption committed by corporations in Decision Number: 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt. evidenced by the suitability of evidence in the form of witness statements, expert statements, letters and statements from the defendant which proves that the defendant has fulfilled all the elements in the First Indictment, so that it has met the minimum limit of evidence, namely at least two valid pieces of evidence, the judge's conviction is obtained. that the defendant PT NKE was guilty of a criminal act of corruption. The basis for the judge's legal considerations is by taking into account the elements of the Articles of the First Indictment that have been fulfilled, namely by fulfilling the minimum limit of evidence and obtaining the judge's conviction, for which the Panel of Judges imposes a criminal sentence in the form of a principal penalty in the form of a fine and additional punishment in the form of payment of replacement money and the revocation of the defendant's rights to participate in the auction of government goods/services procurement.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman