Update Artikelilmiah: 34484

KEKES AJI PRASETYA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Tulisan hukum ini berjudul Permohonan Izin Poligami Karena Wasiat (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Nomor : 3793/Pdt.G/2020/PA.Clp). Salah satu kasus yang terjadi dalam penelitian ini adalah tentang permohonan izin poligami karena wasiat. Secara garis besar perkara dalam penelitian ini bermula dari permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Cilacap untuk melakukan poligami dengan alasan menjalankan wasiat amannah dari kakak kandungnya sebelum meninggal dunia agar “mengrumat” mantan istrinya yang diartikan “mengrumat” ini adalah untuk menikahi mantan isteri dari mendiang kakak kandungnya tersebut. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami dengan alasan wasiat (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 3793/Pdt.G/2020/PA.Clp). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber atau bahan pustaka yang telah ada yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel- artikel, kamus, ensiklopedi, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami, berdasarkan pada syarat kumulatif poligami saja yaitu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Menurut peneliti, hakim tidak mempertimbangkan unsur yang ada dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sebagai syarat alternatif poligami, selain itu Termohon pada awalnya tidak menyetujui adanya poligami tersebut dilihat dari fakta di persidangan yaitu mediasi yang gagal, maka hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, serta wasiat yang diartikan Pemohon dalam kasus ini tidak sesuai dengan Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam kasus ini Hakim telah benar dengan tidak mempertimbangkan wasiat tersebut. Atas dasar tersebut, melakukan poligami dengan alasan wasiat tidak dibenarkan karena dalam kasus ini tidak memenuhi syarat-syarat orang berwasiat.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This legal paper is entitled Application for Polygamy Permits Due to Wills (Juridical Review of Religious Court Decisions Number: 3793/Pdt.G/2020/PA.Clp). One of the cases that occurred in this study was the application for a polygamy permit due to a will. Broadly speaking, the case in this study stems from an application submitted by the applicant to the Cilacap Religious Court to carry out polygamy on the grounds of carrying out the amanah will of his older brother before he died in order to "treat" his ex-wife which means "to obey" this is to marry the ex-wife of his late brother. 
Based on this background, the formulation of the problem in this research is how the judge's legal considerations are based in granting polygamy permits on the grounds of a will (Juridical Review of Decision Number 3793/Pdt.G/2020/PA.Clp). This study uses secondary data, namely data obtained from existing sources or library materials which include official documents, library books, laws and regulations, scientific works, articles, dictionaries, encyclopedias, and documents related to research material.
Based on the results of the study, it can be concluded that the basic legal considerations of judges in granting polygamy permits are based on the cumulative requirements of polygamy only, namely Article 5 paragraph (1) of Law no. 1 of 1974 Jo Article 41 letter (c) Government Regulation no. 9 of 1975. According to the researcher, the judge did not consider the elements contained in Article 4 paragraph (2) of Law no. 1 of 1974, Article 41 letter (a) Government Regulation no. 9 of 1975 and Article 57 of the Compilation of Islamic Law as an alternative requirement for polygamy, In addition, the Respondent initially did not agree with the existence of polygamy, judging from the facts at the trial, namely the failed mediation, so this is not in accordance with Article 3 paragraph (2) of Law No. 1 Year 1974, as well as the will which is interpreted by the Petitioner in this case is not in accordance with Article 195 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law, so in this case the Judge was correct by not considering the will. On this basis, practicing polygamy on the grounds of a will is not justified because in this case it does not meet the requirements of the person in the will.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman