Update Artikelilmiah: 34076

AMELIA WIJAYATI SUKMA SEJATI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak adalah PHK yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja tanpa melalui prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, hal ini tentu dapat merugikan pekerja yang terkena PHK secara sepihak. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pengaturan PHK sepihak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan mengetahui dan menganalisa secara mendalam terhadap pertimbangan hukum hakim pada Putusan MA No. 676 K/Pdt.Sus-PHI.G/2020 tentang PHK secara sepihak kepada pekerja.	
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif dan inventarisasi peraturan perundang-undangan, sumber bahan hukum bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode penyajian data adalah deskriptif kualitatif serta metode analisis data menggunakan normatif kualitiatif.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PHK sepihak tidak tertulis secara langsung di dalam undang-undang melainkan PHK yang dilakukan oleh pengusaha dengan alasan efisiensi, perlindungannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 dan Pasal 156. Pertimbangan hukum hakim pada Putusan MA Nomor 676 K/Pdt.sus-PHI/2020 sudah tepat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur alasan pemutusan kerja oleh pengusaha, yang tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang sebelum adanya putusan dari putusan pengadilan hubungan industrial.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Unilateral layoffs are layoffs carried out by employers against workers without going through the procedures stipulated in the Labor Law, this can certainly harm workers affected by layoffs unilaterally. So the purpose of this study is to know about the arrangement of unilateral layoffs in accordance with labor laws and regulations and know and analyze in depth the legal considerations of judges in The Supreme Court Decision No. 676 K / Pdt.Sus-PHI.G / 2020 on unilateral layoffs to workers.

The approach methods used in this research are normative juridical methods, research specifications used are prescriptive and inventory of laws and regulations, sources of legal materials primary legal materials and secondary legal materials with data presentation methods are qualitative descriptive and data analysis methods using qualitative normative.

Based on the results of the study showed that the arrangement of unilateral layoffs is not written directly in the law but rather layoffs carried out by employers for reasons of efficiency, stipulated in Law No. 13 of 2003 on Manpower Article 151 and Article 156. The judge's legal consideration of the Supreme Court Decision No. 676 K / Pdt.sus-PHI / 2020 is appropriately reviewed from Law No. 13 of 2003 on Manpower, which regulates the reasons for termination by employers, which cannot be done arbitrarily before the ruling of the industrial relations court.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman