Update Artikelilmiah: 34018

MUHAMMAD NAJIB ALBI ZAIN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Tersangka wajib dianggap tidak bersalah sampai dinyatakan kesalahannya di pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu penegak hukum harus tetap menghormati hak-hak tersangka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap (error in persona) dalam proses penyidikan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan upaya korban salah tangkap dalam menuntut ganti kerugian maupun rehabilitasi oleh tindakan penyidik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian terhadap implementasi perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dalam proses penyidikan adalah adanya aturan mengenai perlindungan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Hal ini Polda menerapkannya sudah sesuai karena ada indikasi kekerasan terhadap korban, akan tetapi polda lebih mengacui kepada KUHAP daripada UU PSK. UU PSK disini sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Selain itu juga terdapat perlindungan hukum represif melalui praperadilan untuk memperoleh ganti rugi dan/atau rehabilitasi, sidang kode etik untuk memberikan sanksi bagi penyidik yang melakukan salah tangkap yang mana bentuk sanksinya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun upaya bagi korban salah tangkap dalam menuntut ganti kerugian yaitu dapat mengajukam ke praperadilan yang mana pengajuan ganti kerugian tercantum pada Pasal 95-96 KUHAP.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The suspect must be presumed innocent until his guilt is declared in court and has obtained permanent legal force. Therefore, law enforcement must continue to respect the rights of suspects. The purpose of this study was to determine the implementation of legal protection for victims of wrongful arrest (Error in Persona) in the investigation process at the Yogyakarta Special Region Police and to determine the efforts of victims of wrongful arrests in demanding compensation and rehabilitation by investigators' actions. The research method used is sociological juridical research, the research specification is descriptive with data collection techniques, namely library research and interviews. The results of the research on the implementation of legal protection for victims of wrongful arrest in the investigation process are the rules regarding legal protection contained in Law Number 13 of 2006 jo. Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims. This is what the Regional Police have implemented because there are indications of violence against the victim, however, the Regional Police are more likely to refer to the Criminal Procedure Code rather than the Protection of witnesses and victims Law. The Regulation Act is here as a form of preventive legal protection. In addition, there is also repressive legal protection through pretrials to obtain compensation and/or rehabilitation, code of ethics hearings to impose sanctions for investigators who make wrongful arrests in which the form of sanctions is contained in Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The effort for victims of wrongful arrests in demanding compensation is that they can submit to a pretrial where the application for compensation is stated in Articles 95-96 of the Criminal Procedure Code.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman