Update Artikelilmiah: 34016

LARAS DIASTIKA PUTRI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perjanjian pinjam nama CV (Commanditaire Vennotschap) merupakan salah satu contoh dari perjanjian nominee. Perjanjian Nominee adalah salah satu jenis perjanjian innominaat atau perjanjian tidak bernama yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, lahirnya perjanjian ini dalam praktiknya berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam mengadakan perjanjian serta harus memenuhi persyarat sahnya perjanjian sesuai yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya dalam lelang pekerjaan konstruksi praktik perjanjian pinjam nama CV sering sekali dilakukan oleh para pelaku usaha baik pembuatannya dilakukan secara tertulis maupun secara tidak tertulis (lisan), sehingga perjanjian pinjam nama CV tersebut seakan-akan pihak yang meminjam adalah sebagai pemegang saham, ataupun direktur sebuah perusahaan dan lain- lainnya, adapun tindakan hukum tersebut dilakukannya guna keperluan atau kepentingan dari pihak lainnya. Pinjam nama ini menjadi permasalahan saat peminjam tidak perform sebagaimana seharusnya baik melakukan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Artikel ini bertujuan menganalisis keabsahan dari perjanjian pinjam nama CV atau pinjam bendera CV dalam praktek lelang konstruksi dan akibat hukum yang ditimbulkan bagi pemilik CV yang di pinjam nama perusahaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, tipe penelitian preskriptif, metode pengumpulan data studi pustaka dan studi dokumen, metode analisis normatif kualitatif. Perjanjian pinjam nama CV tidak sah kareana tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata khususnya pada syarat yang keempat yaitu suatu sebab atau causa yang halal. Causa dalam perjanjian pinjam nama CV tersebut merupakan causa palsu, karena causa yang dilanggar bertetangan undang-undang. Terdapat dua akibat hukum bagi pemilik CV yang dipinjam nama perusahaannya. Akibat hukum secara perdata yaitu, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan akibat hukum secara administrasi yaitu CV tersebut tercantum dalam daftra hitam atau blacklist.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT

The CV (Commanditaire Vennotschap) loan agreement is an example of a nominee agreement. Nominee agreement is one type of innominate agreement or an anonymous agreement that is not regulated in the Civil Code, the birth of this agreement in practice is based on the principle of freedom of contract in entering into agreements and must meet the legal requirements of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Government procurement of goods/services, especially in construction work auctions, the practice of borrowing the name of the CV agreement is often carried out by business actors, both in writing and in writing (verbal), so that the loan agreement for the name of the CV is as if the borrowing party is the holder of the contract. shares, or directors of a company and others, while the legal action is carried out for the purposes or interests of other parties. This borrowing of names becomes a problem when the borrower does not perform as it should, either in default or against the law. This article aims to analyze the validity of the CV name loan agreement or CV flag borrowing in the practice of construction auctions and the legal consequences for the owner of the CV whose company name is borrowed. The research method used in this research is normative juridical, prescriptive research type, data collection method literature study and document study, no rmative qualitative analysis method. The CV name loan agreement is invalid because it does not meet the legal requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code, especially on the fourth condition, namely a lawful cause or cause. The causa in the CV name loan agreement is a false causa, because the causa that is violated is against the law. There are two legal consequences for the owner of a CV whose company name is borrowed. The civil legal consequences, namely, default and unlawful acts and administrative legal consequences, namely the CV is listed on the black list or blacklist.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman