Update Artikelilmiah: 33827

SINDY RIANI PUTRI NURHASANAH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Ambivalensi pengaturan kedudukan penyertaan modal negara (PMN) pada konstelasi hukum positif di Indonesia telah mendistorsi kedudukan Persero termasuk PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaaannya sebagai separate legal company serta pola tanggung jawab direksi dalam konstruksi perusahaan grup. Permasalahan ini semakin kompleks ketika eksistensi Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mampu mengatasi kontradiksi pengakuan yuridis dan realitas bisnis hubungan anak perusahaan dan induk perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan mengenai penerapan Konsepsi Separate Legal Entity pada PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dalam Putusan Nomor: 121 K/PIDSUS/2020 jo.  Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/ PT.DKI jo. Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst)?. Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis melakukan penelitian yuridis-normatif dan bertumpu pada data sekunder dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Ambivalensi pengaturan kedudukan PMN dan ketidakmampuan UU PT dalam mengatasi kompleksitas hubungan anak dan induk perusahaan dalam kontruksi perusahan grup di Indonesia serta pemahaman yang kurang dari aparat penegak hukum tentang teori badan hukum dan tanggung jawab organ perseroan telah mendisrupsi penerapan Konsepsi Separate Legal Entity baik pada PT Pertamina (Persero) dan PT PHE, sehingga Konsepsi Separate Legal Entity pada perkara dalam Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/ PT.DKI jo. Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst) belum terimplementasi secara ideal/konsisten.Pada gilirannya, status quo yang problematik ini juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap tanggung jawab direksi dalam kontruksi perusahaan grup PT Pertamina (Persero) pada Perkara a quo.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The ambivalence of setting the position of state equity participation (SEP) in the legal constellation in Indonesia has distorted the position of Persero including PT Pertamina (Persero) and its subsidiaries as separate legal companies and the responsibilities in the construction of group companies. This problem becomes more complex when the existence of the Limited Company Law is not able to overcome the contradictions of juridical recognition and the reality of the relationship between subsidiaries and parent companies in the construction of group companies. This study aims to answer problems regarding the application of the Separate Legal Entity Conception at PT Pertamina Hulu Energi (PHE) as a subsidiary of PT Pertamina (Persero) in Verdict Number: 121 K/PIDSUS/2020 jo. Verdict Number: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI jo. Verdict Number: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst)?. To answer these problems, the authors conducted juridical-normative research and relied on secondary data with qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that: The ambivalence of regulating the position of SEP and the inability of the Limited Company Law in overcoming the relationship between subsidiaries and parent companies in group construction in Indonesia and the lack of understanding of law enforcement officials about the theory of legal entities and corporate organ responsibilities have disrupted the conception of a good legal entity. at PT Pertamina (Persero) and PT PHE, so that the Conception of a Separate Legal Entity in the case in Verdict Number: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI jo. Verdict Number: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst) has not been implemented ideally/consistently. In this case, the problematic status quo also creates legal uncertainty regarding the company's responsibilities in the construction of PT Pertamina (Persero) on the case a quo.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman