Update Artikelilmiah: 33784

Muhammad Irfan Ramadhani

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi sehingga Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan status pengungsi, wewenang tersebut ada pada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Kasus aktual tentang pengungsi adalah kasus Sajjad Jacob, pencari suaka teritorial asal Afghanistan. Sajjad beserta keluarganya sudah melakukan proses administrasi dengan UNHCR, tetapi pengajuan status pengungsi tersebut selalu ditolak oleh UNHCR, sehingga ia melakukan aksi bunuh diri di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Manado pada 6 Februari 2019 sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan dari UNHCR yang tidak kunjung memberikan ia beserta keluarganya status pengungsi.
	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan mekanisme pemberian status pengungsi berdasarkan hukum internasional serta mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme pemberian status pengungsi pada kasus Sajjad Jacob di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan yang disajikan dalam bentuk teks naratif dengan metode analisis normatif kualitatif.
	Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan pencari suaka terdapat dalam perjanjian internasional multilateral universal seperti Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1948 dan Konvensi 1951 beserta Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, pengaturan pencari suaka juga terdapat dalam beberapa perjanjian regional yang tersebar di beberapa kawasan di dunia. Pencari suaka yang datang ke Indonesia harus melewati tahapan untuk mendapatkan status pengungsi dari UNHCR yang sesuai dengan prosedur dari UNHCR yang biasa disebut penetapan status pengungsi atau Refugee Status Determination (RSD). Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 beserta Protokol 1967, tetapi Indonesia terikat pada prinsip non-refoulement yang tercantum pada Pasal 33 Konvensi tersebut, sehingga Indonesia tetap menerima pencari suaka teritorial yang salah satunya adalah keluarga Sajjad Jacob. Pada kasus Sajjad Jacob, Sajjad sudah melakukan tahapan yang sesuai prosedur dari UNHCR, tetapi selalu ditolak oleh UNHCR yang menyebabkan Sajjad melakukan aksi bunuh dirinya akibat bentuk protes terhadap UNHCR.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Indonesia did not ratify the 1951 Convention and 1967 Protocol on the Status of Refugees so that Indonesia does not have the authority to determine refugee status, the authority lies with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). The actual case regarding refugees is the case of Sajjad Jacob, territorial asylum seekers from Afghanistan , Sajjad and his family have carried out the administrative process with UNHCR, but the Sajjad case has always been rejected by UNHCR, so he committed suicide at the Manado Immigration Detention Center (Rudenim) on February 6, 2019 as a form of rejection towards the decision from UNHCR which did not grant him and his family refugee status.
	The aim of this research is to find out how the arrangements and mechanisms for granting refugee status based on international law and to find out how and analyze the mechanism for granting refugee status in the Sajjad Jacob case in Indonesia. The approach method used is a normative juridical approach. The data used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method is based on literature study which is presented in the form of a narrative text with a qualitative normative analysis method.
	Based on the results of the research, it can be concluded that the regulation of asylum seekers is contained in universal multilateral international agreements such as the Universal Declaration of Human Rights 1948 and the Convention 1951 and its 1967 Protocol relating the Status of Refugees. Asylum seeker regulation are also contained in several regional agreements spread across several regions of the world. Asylum seekers who come to Indonesia must go through several stages to get refugee status from UNHCR in accordance with the procedure from UNHCR which is commonly called Refugee Status Determination (RSD). Indonesia did not ratify the 1951 Convention and its 1967 Protocol, but Indonesia is bound by the principle of non-refoulement as stated in Article 33 of the convention, so that Indonesia continues to accept territorial asylum seekers, one of whom is the family of Sajjad Jacob. In the case of Sajjad Jacob, Sajjad had carried out the steps according to the procedures from UNHCR, but was always rejected by UNHCR which caused Sajjad to commit suicide as a form of protest against UNHCR.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman