Update Artikelilmiah: 33770

MUHAMMAD GILANG NURUL IMAN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Saat ini minat dan keinginan pelajar Indonesia untuk menempuh pendidikan di luar negeri semakin tinggi dikarenakan era globalisasi. Yaman menjadi salah satu tujuan favorit pelajar Indonesia yang ingin melakukan studi mengenai agama Islam. Konflik bersenjata di Yaman berpengaruh terhadap keselamatan para pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Yaman. Pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di negara Yaman yang sedang terjadi konflik sengketa bersenjata non-internasional menjadi salah satu tolok ukur bagaimana pemerintah bertindak melindungi warga negaranya yang berada di luar wilayah. Pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Yaman berhak mendapatkan perlindungan serta bantuan hukum oleh pemerintah Indonesia sesuai aturan yang berlaku baik secara hukum internasional maupun hukum nasional.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan diplomatik pada warga negara dalam negara konflik menurut hukum internasional serta mengetahui perlindungan oleh pemerintah Indonesia pada pelajar Indonesia di Yaman pada 2015 sampai dengan 2016. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder dan data primer. Data-data tersebut diperoleh, dianalisis, dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis penelitian dilakukan dengan metode normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hukum internasional para pelajar termasuk orang-orang yang harus dilindungi pada saat terjadinya konflik bersenjata oleh para pihak yang bersengketa. Menurut hukum humaniter internasional perlindungan terhadap penduduk sipil diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa IV 1949, Pasal 51 Protokol Tambahan I dan Pasal 4 Protokol Tambahan II 1977. Sedangkan pengaturan mengenai perlindungan diplomatik dilakukan berdasarkan Pasal 3 huruf b dan Pasal 45 huruf c Konvensi Wina tahun 1961 serta Pasal 5 huruf a Konvensi Wina tahun 1963. Perlindungan oleh pemerintah Indonesia kepada pelajar di Yaman secara umum dilakukan berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan secara khusus dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Yaman terhadap pelajar di Yaman antara lain pemastian kondisi keselamatan para warga negara Indonesia termasuk pelajar Indonesia serta melakukan repatriasi atau pemulangan kembali dan juga adanya pembentukan Satuan Tugas Perlindungan yang bertujuan sebagai jembatan komunikasi para WNI dengan KBRI.

Abtrak (Bhs. Inggris)

At this time the interest and desire of Indonesian students to study abroad is getting higher due to the era of globalization. Yemen is one of the favorite destinations for Indonesian students who want to study Islam. The armed conflict in Yemen affects the safety of Indonesian students studying in Yemen. Indonesian students studying in Yemen, which is experiencing a non-international armed conflict conflict, is one of the benchmarks for how the government acts to protect its citizens who are outside the region. Indonesian students studying in Yemen are entitled to legal protection and assistance by the Indonesian government in accordance with applicable international and national laws.
This study aims to knowing the regulation of diplomatic protection for citizens in conflict countries according to international law and to knowing the protection by the Indonesian government against Indonesian students in Yemen in 2015-2016. This research is a normative juridical research that uses a statutory approach, analytical approach, and a case approach. The data in this study came from secondary data and primary data. These data are obtained, analyzed, and described based on legal norms related to the object of research. The research analysis was carried out using a qualitative normative method.
 The results of the study show that based on international law students are people who must be protected in the event of a conflict by the disputing parties. According to international humanitarian law, the protection of the civilian population is regulated in Article 3 of the 1949 Geneva Conventions IV, Article 51 of Additional Protocol I and Article 4 of Additional Protocol II of 1977. Meanwhile, the arrangements regarding diplomatic protection are carried out based on Article 3 letter b and Article 45 letter c of the 1961 Vienna Convention and Article 5 letter a  of the Vienna Convention of 1963.. Protection by the Indonesian government for students in Yemen is generally carried out under Article 18 and Article 19 of Law Number 37 of 1999 concerning Foreign Relations and specifically carried out under the Regulation of the Minister of Foreign Affairs Number 5 of 2018 concerning the Protection of Indonesian Citizens Abroad. The forms of protection provided by the Indonesian government through the Embassy of the Republic of Indonesia to Yemen for students in Yemen include ensuring the safety conditions of Indonesian citizens including Indonesian students, repatriation and also the establishment of a Protection Task Force which aims to bridge communication between Indonesian citizens and the Indonesian Embassy.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman