Update Artikelilmiah: 33606

IMAM FEBRIANTO SETIAWAN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Eksistensi ketentuan hukum acara pidana sangat diperlukan dan sifatnya sangat esensial dalam rangka penegakan hukum pidana material dan putusan akhir merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka akan dilakukan eksekusi olej Jaksa. Dalam tindak pidana Korupsi terdapat jenis pidana tambahan yakni pembayaran uang pengganti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan pembayaran uang pengganti juga memiliki limitasi waktu dalam proses pembayarannya dan apabila tidak memenuhi waktu tersebut akan dilakukan penyitaan. Penelitian  ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, data yang terkumpul disajikan dengan uraian yang sistematis dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil peneltian dan pembahasan didapati bahwa pelaksanaan pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Purwokerto sama dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dimana harus ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian dilakukan penelusuran asset,  selanjutnya maka akan dilakukan penyitaan, terhadap barang sitaan tersebut disimpan di Kejaksaan dan Rubbasan, setelah itu maka akan dilakukan lelang melalui KPKNL. Hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum KPK adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor kebudayaan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The existence of the provisions of the criminal procedure law is indispensable and essential in the framework of material criminal law enforcement and the final verdict is the end of the criminal proceedings. The verdict that has the legal force remains, then the execution of the Prosecutor. In the criminal act of Corruption there is an additional type of criminal, namely the payment of replacement money stipulated in Article 18 paragraph (1) letter b of Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. The payment terms of replacement money also have a time limit in the payment process and if it does not meet the time will be confiscated. This research uses methods of sociological juridical approach, with descriptive research specifications, data sources used primary data and secondary data, collected data presented with systematic descriptions with qualitative analysis methods. Based on the results of the investigation and discussion it was found that the implementation of payment of replacement money in the Purwokerto State Prosecutor's Office is the same as what is regulated in the Corruption Act, where there must be a verdict that has permanent legal force, then an asset search, Furthermore, the confiscation will be carried out, against the confiscated goods stored in the Prosecutor's Office and Rubbasan, after which it will be auctioned through KPKNL. The obstacles faced by KPK law enforcement officials are legal factors, law enforcement factors, facilities and facilities, cultural factors.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman