Home
Login.
Artikelilmiahs
33585
Update
SATRIA ADHYAKSA
NIM
Judul Artikel
EKSISTENSI PEMERINTAHAN KAMPUNG ADAT DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS PAPUA
Abstrak (Bhs. Indonesia)
EKSISTENSI PEMERINTAHAN KAMPUNG ADAT DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS PAPUA Oleh : SATRIA ADHYAKSA E1A017310 ABSTRAK Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan prinsip desentralisasi, yaitu prinsip yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Kemudian prinsip desentralisasi tersebut diwujudkan dalam bentuk sistem otonomi yang memberikan dasar kewenangan bagi daerah untuk dapat mengembangkan daerahnya dengan tujuan memajukan potensi dan juga melindungi kekhasan yang dimiliki oleh daerah tertentu. Penelitian ini membahas mengenai eksistensi Pemerintahan Kampung Adat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat. Sebagaimana diketahui bahwa terbentuknya Pemerintahan Kampung Adat tersebut merupakan wujud dari diberikannya kewenangan khusus bagi Provinsi Papua melalui Otonomi Khusus yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian dilakukan analisa menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa eksistensi Pemerintahan Kampung Adat terwujud dalam bentuk kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan serta kekhasan dari daerah adat tertentu. Selain itu, tujuan dari dibentuknya Pemerintahan Kampung Adat ialah untuk melindungi, menjamin, dan mewujudkan hak-hak serta kesejahteraan anggota masyarakat adat. Lebih lanjut, diketahui bahwa Pemerintahan Kampung Adat berperan sebagai sarana bagi masyarakat asli Papua untuk dapat ikut secara langsung dalam pemerintahan dan pembangunan wilayahnya serta penjamin atas pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia masyarakat hukum adat di wilayah Papua guna mewujudkan kemandirian Masyarakat Hukum Adat. Kata Kunci: Pemerintahan Kampung Adat, Kemandirian Masyarakat Hukum Adat, Otonomi Khusus Papua.
Abtrak (Bhs. Inggris)
THE EXISTENCE OF INDIGENOUS VILLAGE GOVERNMENT IN REALIZING THE INDEPENDENCE OF INDIGENOUS PEOPLES AS A FORM OF IMPLEMENTATION OF PAPUA'S SPECIAL AUTONOMY By: SATRIA ADHYAKSA E1A017310 ABSTRACT The Unitary State of the Republic of Indonesia is a unitary state that applies the principle of decentralization, which is the principle that gives authority for the region to regulate and manage its government affairs. Then the principle of decentralization is realized in the form of an autonomy system that provides the basis of authority for the region to be able to develop its region with the aim of advancing the potential and also protecting the peculiarities possessed by a particular region. This study discusses the existence of the Indigenous Village Government which is regulated in Jayapura District Regulation No. 8 of 2016 concerning Kampung Adat. As it is known that the establishment of the Indigenous Village Government is a manifestation of the granting of special authority for the Papua Province through Special Autonomy set forth in Law No. 21 of 2001 on Special Autonomy for the Papua Province which is then analyzed using the method of legal approach and also the concept approach. Based on the results of this study, that the existence of Indigenous Village Government is manifested in the form of authority to conduct government affairs in accordance with the needs and peculiarities of certain indigenous regions. In addition, the purpose of the establishment of the Indigenous Village Government is to protect, guarantee, and realize the rights and welfare of indigenous members. Furthermore, it is known that the Indigenous Village Government serves as a means for indigenous Papuans to be able to participate directly in the government and development of their territory as well as a guarantor of the recognition, fulfillment, and protection of human rights of indigenous peoples in the Papua region in order to realize the independence of indigenous peoples. Keywords: Indigenous Village Government, Independence of Indigenous Peoples, Special Autonomy of Papua.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save