Home
Login.
Artikelilmiahs
33553
Update
MUHAMAD WIWIED MAULANA
NIM
Judul Artikel
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMBATALKAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR IPDN PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA TAHUN 2019 DITINJAU DARI ASPEK SUBSTANSI (Studi Putusan Nomor: 89/G/2019/PTUN.BDG)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
ABSTRAK Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Bandung Nomor 89/G/2019/PTUN.BDG yang mengkonstruksikan jenis sengketa dalam kegiatan Tes Kesehatan Daerah pada Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN tahun 2019. Surat Keputusan Objek Sengketa dalam perkara tersebut yakni Surat Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri nomor : 810-318 tertanggal 23 juli 2019 tentang Peserta yang Memenuhi Syarat Tes Kesehatan Daerah pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2019. Skripsi ini menganalisis mengenai ketentuan peraturan yang berkaitan dengan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN tahun 2019 dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor: 89/G/2019/PTUN.BDG. . Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dan buku-buku literatur. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Prosedur Penerimaan Calon Praja IPDN merupakan peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa, yang juga merupakan ketentuan sebagai dasar pengujian keabsahan Surat Keputusan Objek Sengketa, serta di dalamnya terdapat ketentuan mengenai Upaya Administratif. Mengenai keabsahan Surat Keputusan Objek Sengketa, Majelis Hakim menyatakan bhwa Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum terhadap sistem seleksi Penerimaan calon Praja IPDN Tahun 2019, serta dalam penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat juga telah tidak bersesuaian/melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Abtrak (Bhs. Inggris)
ABSTRACT This research is based on the decision of the Bandung Administrative Court No 89/G/2019/PTUN.BDG which constructs the type of dispute in the Regional Health Test activities in the 2019 IPDN Praja Candidate Admission Selection. The Decision Letter on the Object of the Dispute in this case is the Decree of the Chancellor of the Institute of Domestic Administration number: 810-318 dated July 23, 2019 concerning Participants Who Meet the Regional Health Test Requirements in the 2019 Domestic Administration Institute Candidate Admission Selection. This thesis analyzes the regulatory provisions relating to the 2019 IPDN Candidate Admission Selection and the judge's legal considerations in deciding cases on Decision Number: 89/G/2019/PTUN.BDG. . The approach method used in this study is a normative juridical approachThe data used is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials in the form of relevant legislation and literature books. The conclusion of this study is that the Minister of Home Affairs Regulation Number 16 of 2019 concerning Procedures for Admission of Candidates for Civil Service Candidates for IPDN is the regulation that forms the basis for the issuance of the Dispute Object Decree, which is also a provision as a basis for testing the validity of the Dispute Object Decree, and it contains provisions regarding Administrative Efforts. Regarding the validity of the Decision Letter on the Object of the Dispute, the Panel of Judges stated that the Defendant had violated the law against the 2019 IPDN Candidate Admission selection system, as well as the issuance of the object of dispute by the Defendant has also been inconsistent/violated general principles of good governance.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save