Update Artikelilmiah: 33305

MUHAMMAD REZA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Asas perkawinan di Indonesia yaitu asas monogami, namun asas monogami ini bersifat terbuka atau tidak mutlak. Pasal 4 ayat (2) undang - undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila (a) isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, (b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dan akibat hukum terhadap harta dalam perkawinan poligami Pada Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 0552/Pdt.G/2019/PA.Mlg. Metode  penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul kemdian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis data normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di simpulkan, bahwa majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan isteri kurang maksimal dalam melayani kebutuhan biologis, alasan seperti ini dikualifisir oleh hakim sebagai isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan  Pasal 4 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 57 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Mengenai dengan syarat-syarat dalam permohonan izin poligami semuanya telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.  Poligami berakibat hukum terhadap harta perkawinan maka dalam proses pengajuan permohonan izin poligami Suami atau Pemohon wajib mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya bersamaan dengan permohonan izin poligami. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, yang bertujuan untuk melindungi hak istri dan mencegah tejadinya sengketa tentang harta bersama setelah perkawinan berlangsung.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Marriage is a relationship between a man and a woman to live together eternally which is recognized by the State. Marriage is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The principle of marriage in Indonesia is the principle of monogamy, but the principle of monogamy is open or not absolute. Article 4 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage grants permission to a husband to have more than one wife if (a) the wife is unable to carry out her obligations as a wife, (b) the wife has a physical disability or an incurable disease. , (c) the wife cannot bear children.
The formulation of the problem in this research is how the judges' legal considerations in granting a polygamy permit application and the legal consequences on property in a polygamy marriage in the Malang Religious Court Judgement Number 0552/Pdt.G/2019/PA.Mlg. The method used in this research are normative juridical approach, a prescriptive analysis research specification, a literature study data collection technique with an inventory, the collected data is presented in the form of narrative text and qualitative normative data analysis.
Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the panel of judges in granting the application for a polygamy permit on the grounds that the wife is not optimal in serving biological needs, reasons like this are qualified by the judge as the wife cannot carry out her obligations as a wife, this is in accordance with the provisions of Article 4 paragraph 2 letter (a) of Law Number 1 of 1974 jo. Article 41 Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Article 57 paragraph 1 of the Compilation of Islamic Law. Regarding the conditions in the application for a polygamy permit, everything has been fulfilled, this is in accordance with the provisions of Article 5 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 jo. Article 41 Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Article 58 Compilation of Islamic Law. Polygamy has legal consequences for marital property, in the process of submitting an application for a polygamy permit, the husband or applicant is obliged to apply for the determination of joint property with his previous wife together with the application for a polygamy permit. This is in accordance with the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number: KMA/032/SK/IV/2006, which aims to protect the rights of the wife and prevent disputes regarding joint assets after the marriage takes place.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman