Update Artikelilmiah: 33299

YUNIA KRISMA AFIRA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota karena merupakan jenis pajak yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengetahui faktor-faktor penghambat dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, dan hasil wawancara terdokumentasi sebagai bahan pelengkap. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan membuat Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Selain itu, dilakukan dengan menaikkan NJOP sesuai harga riil pasar, pendataan objek pajak dan wajib pajak baru yang belum terdaftar, dan membangun Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pajak Daerah. Adapun dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih mengalami beberapa hambatan, salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pendapatan Asli Daerah

Abtrak (Bhs. Inggris)

The Regency/City Government is in charge of the Rural and Urban Land and Building Tax since it is a type of tax that has the ability to raise Original Local Government Revenue, as specified by  Law of The Republic Indonesia Number 28 year 2009 concerning Local Taxes and Charges. Based on that, the goal of this study is to learn about the policy of the Rural and Urban Land and Building Tax collection in order to increase Original Local Government Revenue and to identify the factors that inhibit the collection of the Rural and Urban Land and Building Tax from increasing Original Local Government Revenue in Kulon Progo Regency. This research uses a normative juridical method with a statute approach and an analytical approach. The type of data used in this study are secondary data in the form of law, literature books, journals, and documented interviews as complementary data. The policy of collecting the Rural and Urban Land and Building Tax to raise Original Local Government Revenue is carried out by formulating Local Government Regulation on Rural and Urban Land and Building Tax, according to the results of the research and discussion. Moreover, this is accomplished by increasing the tax object sales value in accordance with the real market price, collecting data on new tax objects and unregistered taxpayers, and creating a Local Tax Management Information System. There are still various impediments to the collection of the Rural and Urban Land and Building Tax, one of which is a lack of public awareness about the need of paying taxes.

Keywords: Local Taxes, Rural and Urban Land and Building Taxes, Original Local Government Revenue

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman