Update Artikelilmiah: 33211

RISMA AULIA PERTIWI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Purbalingga masih memerlukan pembenahan dalam hal implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dikarenakan hal tersebut dapat menyebabkan tidak optimalnya penerimaan retribusi pelayanan pasar. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemungutan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Purbalingga serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan metode penyajian data dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga dalam menunjang PAD dilakukan melalui beberapa langkah yang bersifat  teknis seperti penetapan target pendapatan, penguatan koordinasi internal dan penetapan standar operasional pemungutan. Langkah tersebut tentunya sudah berjalan dengan baik. Dalam proses pemungutan retribusi pelayanan pasar terdapat kendala-kendala baik faktor internal maupun eksternal yang kemudian diantisipasi dengan kebijakan atau strategi khusus yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Retribution in the market service in Purbalingga Regency needs improvement. There are still weaknesses and problems in the implementation of market service retribution, which can cause the acceptance of market service retribution to be less optimal. The purpose of the study was to determine the implementation of the market service retribution collection policy in increasing regional original income in Purbalingga Regency and to find out the obstacles faced in implementing the policy.
The method used in this research is normative juridical with descriptive research specifications. Sources of the data are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials with the method of presenting data in narrative text and arranging systematically.
Based on the results of the research and discussion in this study, it can be seen that the implementation of the market service retribution collection policy carried out by the Industry and Trade Office of Purbalingga Regency in supporting regional original income in Purbalingga Regency is carried out through several technical steps such as setting income targets, strengthening internal coordination and setting standards for collection. This step has certainly gone well. In the process of collecting market service retribution, there are obstacles, both internal and external factors which are then anticipated by special policies or strategies carried out by the Industry and Trade Office of Purbalingga Regency.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman