Update Artikelilmiah: 33169

NIKEN HAYATUL NABILLA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Latar Belakang : Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan jumlah kasus fraud terbanyak dari 30 negara yang di survei oleh ACFE (ACFE 2004). Perpres No 82 Th 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyebutkan bahwa fraud pada program JKN dapat dilakukan oleh peserta, BPJS Kesehatan, faskes, penyedia obat dan alat kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya. Kecurangan dalam layanan kesehatan berisiko merugikan dana kesehatan negara dan menurunkan mutu layanan kesehatan (Soputan et al. 2018). Tujuan penelitian ini mengetahui faktor yang mempengaruhi pencegahan fraud pada program Jaminan Kesehatan Nasional di rumah sakit berdasarkan penelitian terdahulu.
Metodologi: Penelitian menggunakan studi literature review. Pencarian literature menggunakan kata kunci dan dipilih berdasarkan kesesuaian kriteria inklusi dan ekslusi database, PRISMA checklist, dan critical appraisal yang disajikan dengan diagram PRISMA flow.
Hasil Penelitian : Hasil penelusuran 11 artikel yang sesuai dan relevan untuk dilakukan review ditemukan 4 faktor yang mempengaruhi potensi fraud, meliputi kesenjangan penetapan tarif riil dan tarif INA-CBG’s, tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Kesenjangan tarif riil dan tarif INA CBG’s terjadi karena adanya perbedaan penafsiran dalam membaca rekam medis dan penggunaan software yang berbeda. Tekanan dapat berasal dari internal maupun eksternal rumah sakit yang umumnya disebabkan adanya kebutuhan keuangan. Kesempatan melakukan potensi fraud dapat muncul karena lemahnya pengendalian internal. Sementara rasionalisasi dapat terjadi karena enviroment control dan comforty.
Kesimpulan : Faktor-faktor yang ditemukan saling berkaitan terhadap potensi fraud. Kesenjangan penetapan tarif dapat menyebabkan tekanan keuangan, sementara tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi bergantung pada bagaimana pengendalian internal rumah sakit. Manajemen rumah sakit, pegawai, dan pemangku kebijakan lainnya harus berkolaborasi menerapkan pengendalian internal karena faktor tersebut bergantung pada bagaimana pengendalian internal yang dijalankan sehingga risiko terjadinya potensi fraud dapat dikelola dengan tepat.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Background: Indonesia third ranks with the highest number of fraud cases out of 30 countries surveyed by ACFE (ACFE 2004). Presidential Decree No. 82 of 2018 concerning Health Insurance states that fraud in the JKN program can be carried out by participants, BPJS Kesehatan, health facilities, drug and medical device providers, and other stakeholders. Cheating in health services risks damaging state health funds and reducing the quality of health services (Soputan et al. 2018). The purpose of this study is to determine the factors that influence the prevention of fraud in the National Health Insurance program in hospitals based on previous research.
Methodolgy: This research uses literature review. Literature search using keywords and selected based on the suitability of inclusion and exclusion database criteria, PRISMA checklist, and critical appraisal presented by PRISMA flow diagrams.
Results: Based on the selection and analysis process, 11 articles were found that were appropriate and relevant for review. There are 4 factors that influence the potential for fraud, including the gap in setting real rates and INA-CBG's rates, pressure, opportunity, and rationalization. The gap between real rates and INA CBG's rates occurs because of different interpretations in reading medical records and using different software. Pressure can come from internal or external to the hospital which is generally due to financial needs. Opportunities to commit potential fraud can arise due to weak internal controls. Meanwhile, rationalization can occur because of environmental control and comfort.
Conclusions: The factors found are interrelated to the potential for fraud. Gaps in setting rates can cause financial pressure, while pressure, opportunity, and rationalization depend on how the hospital's internal controls are. Hospital management, employees, and other policy makers must collaborate in implementing internal controls because these factors depend on how internal controls are implemented so that the risk of potential fraud can be reduced.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman