Update Artikelilmiah: 33123

RATIH WULANDARI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK
Salah satu kasus tindak pidana ketenagakerjaan yang terjadi di Kabupaten Banyumas adalah kasus pembayaran upah di bawah upah minimum yang dilakukan oleh pabrik plastik CV Setia Kawan. Namun proses penyidikan terhadap tindak pidana tersebut dihentikan,  di sisi lain telah diatur secara jelas dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pegawai pengawas ketenagakerjaan dan PPNS Ketenagakerjaan Satwasker Wilayah Banyumas sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana ketenagakerjaan yang dilakukan oleh CV Setia Kawan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ketenagakerjaan yang dilakukan oleh CV. Setia Kawan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas terhambat karena perbedaan penafsiran antara pegawai pengawas ketenagakerjaan dan PPNS ketenagakerjaan dengan jaksa terhadap peraturan perundang – undangan mengenai sasaran dari upah minimum kabupaten (UMK), pekerja tidak mau memberikan keterangan kepada PPNS Ketenagakerjaan, serikat pekerja tidak aktif dalam memperjuangkan hak – hak pekerja dan adanya intervensi dari pemerintah daerah.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Ketenagakerjaan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT

One of the labor crime cases that occurred in Banyumas Regency is the case of paying wages below the minimum wage by the CV Setia Kawan plastic factory. However, the process of investigating was stopped. In fact, it has been clearly regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower that employers are prohibited from paying wages lower than the minimum wage. This study used an empirical juridical approach. Labor inspectors and Civil Servant Investigator (PPNS Ketenagakerjaan Satwasker) of the Banyumas Region carried out law enforcement in accordance with their authority against labor crimes committed by CV Setia Kawan based on the Regulation of the Ministry of Manpower Number 33 of 2016 concerning Procedures for Labor Inspection. Law enforcement against employment crimes committed by CV Setia Kawan in Purwokerto, Banyumas Regency was hampered due to differences in interpretation between labor inspectors and PPNS of Labor and prosecutors on the laws and regulations regarding the target of the district minimum wage (UMK), workers did not want to disclose information to the PPNS of Labor, trade unions who were not active in fighting for workers' rights, and the intervention of the local government in the law enforcement process.

Keywords: Law Enforcement, Employment Crime.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman