Update Artikelilmiah: 32981

CYNTIANA NUR INTAN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penjatuhan suatu sanksi atas terjadinya pelanggaran izin mendirikan bangunan dapat dijatuhi sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Proses penegakan hukum penjatuhan sanksi tersebut biasanya diatur di dalam suatu peraturan daerah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian inventarisasi perundang-undangan dan spesifikasi penelitian penemuan hukum in concreto. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode kepustakaan dan metode dokumentasi, data yang diperoleh diolah dengan cara reduksi yang disajikan dalam bentuk deskriptif naratif, dan metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode analisis normatif.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa di dalam pelanggaran izin mendirikan bangunan tersebut tidak dapat dijatuhi sanksi administrasi setelah sanksi pidana dijatuhkan dan untuk pemenuhan kewajiban retribusi pendirian bangunan tersebut pemilik harus membayar retribusi sebesar Rp. 25.104.300.00 beserta dengan denda dari penjatuhan sanksi pidana sebesar Rp. 5.000.000,00

Abtrak (Bhs. Inggris)

The imposiotion of a sanction for the violation of building permits can be punished by administrative sanctions as well as criminal sanctions. The process of ecforcing the sanctions is usually regulated in a local regulation	
The method used in this study is juridical normative with the specification of statutory inventory research and the specification of legal discovery research in concreto. The data sources used are primary legal materials and secondary legal materials. The method of collecting legal materials is done by library method and documentation method, the data obtained is processed by reducing which is presented in descriptive narrative form, and the method of analysis of legal materials used is normative analysis method.
Based on the results of the study, it can be concluded that in violation of the building permit can not be sanctioned administration after criminal sanctions are imposed and for the fulfillment of the obligation of retribution of the establishment of the building the owner must pay a levy of Rp. 25.104.300.00 along with a fine from the criminal sanction of Rp. 5.000.000,00

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman