Update Artikelilmiah: 32411

AYU ZIHAN NABILLAH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Ditinjau dari sejarah perkembangannya perbuatan melawan hukum mulanya didefinisikan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang yakni meliputi melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Tetapi sejak adanya arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, perbuatan yang termasuk tidak melanggar undang-undang juga didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum, seperti halnya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan  dengan kepatutan di dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain. Perkara perbuatan melawan hukum yang diangkat dalam skripsi ini adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas pada Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 1/Pdt.G.S/2020/ PN Rhl. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifisir syarat-syarat melakukan gugatan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas pada Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 1/Pdt.G.S/2020/PN Rhl dan menilai tanggung jawab ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas pada Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 1/Pdt.G.S/2020/PN Rhl. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian, yakni preskriptif analisis. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 1/Pdt.G.S/2020/ PN Rhl diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum, padahal terbukti hanya Tergugat I yang telah terbukti memenuhi unsur-unusr perbuatan melawan hukum, yakni melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat dan bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau barang orang lain serta memenuhi syarat-syarat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Sedangkan Tergugat II sebagai majikan dari Tergugat I, berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata merupakan pihak yang harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Judging from the history of its development, an unlawful act was originally defined only as an act that violates the law, which includes violating the subjective rights of others and contradicting the legal obligations of the perpetrator. However, since the arrest of the Hoge Raad on January 31, 1919, acts that do not include violating the law are also defined as acts against the law, such as acts that are contrary to decency and contrary to decency in society, both against themselves or other people's objects. The case against the law raised in this thesis is a traffic accident in the Rokan Hilir District Court Decision Number: 1/Pdt.GS/2020/PN Rhl.
This study aims to analyze the judge's legal considerations in qualifying the conditions for carrying out a claim for compensation due to unlawful acts based on Article 1365 of the Civil Code in the event of a traffic accident in the Rokan Hilir District Court Decision No. 1/Pdt.GS/2020/PN Rhl and assess the responsibility for compensation due to unlawful acts in the event of a traffic accident in the Decision of the Rokan Hilir District Court No. 1/Pdt.GS/2020/PN Rhl. The research method used is normative juridical with research specifications, namely prescriptive analysis.
Based on the results of research and discussion of the Decision of the Rokan Hilir District Court Number: 1/Pdt.GS/2020/PN Rhl, it is known that the Panel of Judges of the Rokan Hilir District Court declared the actions of Defendant I and Defendant II to be against the law, even though it was proven that only Defendant I had committed an act against the law. proven to have fulfilled the elements of an unlawful act, namely violating the rights of others, contrary to the legal obligations of the maker and contrary to propriety which must be heeded in public relations regarding oneself or other people's goods and fulfilling the requirements based on Article 1365 of the Civil Code, namely the existence of an act, the act is against the law, there is an error on the part of the perpetrator, there is a loss for the victim, and there is a causal relationship between the act and the loss. Meanwhile, Defendant II as the employer of Defendant I, based on Article 1367 paragraph (3) of the Civil Code, is a party that must take responsibility for the unlawful acts committed by Defendant I.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman