Update Artikelilmiah: 31953

ANINDIA GHINA SALSABILA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Negara Indonesia mengadopsi mekanisme penyelesaian melalui gugatan class action yang berasal dari negara-negara dengan sistem hukum common law. Untuk mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok. Penelitian ini dilakukan terhadap putusan nomor 896K/PDT/2019, Hakim Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dalam sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diajukan melalui mekanisme class action. Dalam hal ini Judex factie telah salah menerapkan hukum berupa tidak dilaksanakannya proses notifikasi dalam gugatan class action. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data berupa data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumenter, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif sistematis, dan metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Hasil penelitian: 1) Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung yang menerima dan mengabulkan permohonan kasasi pada putusan nomor 896K/PDT/2019 karena telah dipenuhi syarat formil dan syarat materiil pengajuan kasasi berupa salah menerapkan hukum yang berlaku akibat tidak dilaksanakannya proses notifikasi dalam gugatan class action adalah sudah tepat. 2) Akibat hukum dari dikabulkannya permohonan kasasi yaitu dapat mengajukan kembali gugatan yang sama dengan memperbaiki atau memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2002. Disamping itu dapat mengajukan peninjauan kembali dengan menyebutkan alasan yang terdapat dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UUMA).

Kata Kunci: Class Action, Notifikasi, Upaya Hukum Kasasi

Abtrak (Bhs. Inggris)

The State of Indonesia adopted a settlement mechanism through class action lawsuits originating from countries with a common law system. To fill the legal vacancy, Mahkamah Agung issued Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2002 concerning the Application of Class Action. This research was conducted against the decision no. 896K/PDT/2019, The Supreme Court Judge accepted and granted the application for cassation in land procurement disputes for the public benefit submitted through a class action mechanism. In this case Judex factie has wrongly applied the law in the form of unenforceable notification process in a class action lawsuit. This research method is a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. The data source is secondary data. Data collection methods are conducted with literature studies and documentary studies, the data obtained is presented with systematic narrative text, and data analysis methods are conducted in a qualitative normative manner. The result of the study: 1) Consideration of the law of the Supreme Court judge who received and granted the application for cassation in The Decision No. 896K/PDT/2019 because it has been fulfilled formil requirements and material requirements of cassation submission in the form of misapplication of applicable laws due to the unenforceable notification process in class action lawsuits is appropriate. 2) As a result of the legal granting of the application for cassation, it is stipulated that it can reapply the same lawsuit by correcting or complying with the provisions of PERMA No. 1 of 2002. In addition, it can apply for a review by mentioning the reasons contained in Article 67 of Law No. 14 of 1985.

Keywords: Class Action, Notification, Cassation Legal Effort

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman