Update Artikelilmiah: 31949

Muhammad Galih Wiratama

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pilkada serentak gelombang keempat tahun 2020 dilaksanakan di tengah dunia sedang menghadapi krisis pandemi covid-19. Pelaksanaan pilkada serentak 2020 dinilai berjalan cukup baik meskipun memakan korban petugas KPPS, banyak dari mereka terkonfimasi positif covid-19. Jika krisis pandemi covid-19 berlangsung hingga 2024, banyak kalangan yang khawatir akan terjadinya suatu kemunduran demokrasi. Sebab, pemilihan umum yang di langsungkan di tengah pandemi berpotensi memicu penularan virus lebih cepat dan itu menjadi tolak ukur apakah negara menjamin pelaksanaanya melindungi hak - hak kesehatan bagi pemilih dan persertanya. Kondisi pandemi covid-19 menuntut semua negara untuk melakukan banyak perubahan dalam berbagai sendi kehidupan, baik dalam perekonomian, pendidikan, dan masih banyak lagi. Demi menjaga eksistensi demokrasi, pelaksanaan pilkada serentak nasional 2024 haruslah berubah kearah yang lebih baik. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu haruslah melakukan pembaharuan kearah moderenisasi pilkada. Modernisasi yang dimaksud adalah perubahan sistem pilkada dengan menggunakan e-voting. E-voting sendiri sudah dilaksanakan di Indonesia. Hal ini ditandai dari proses pendaftaran calon pemilih dan penghitungan suara yang menggunakan perangkat digital. Namun, itu saja tidak cukup karena core values dari e-voting situ sendiri adalah tentang bagaimana seluruh proses pelaksanaan pemilu beralih dari konvensional menggunakan kertas menjadi elektronik dengan menggunakan perangkat penunjangnya. Pelaksanaan e-voting sendiri terdapat pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Selain itu, MK juga mengeluarkan Putusan MK No. 147/PUU-VII/2009. Dari putusan tersebut MK menilai, sistem e-voting dapat membuat pemilihan lebih efisien, efektif, meminimalkan dugaan pelanggaran, serta meningkatkan kualitas pemilihan umum.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The fourth wave of local elections in 2020 is held in the middle of the world is facing a pandemic crisis covid-19. The implementation of the 2020 regional elections is considered to be running quite well despite the victims of KPPS officers, many of whom are positively confirmed as COVID-19. If the covid-19 pandemic crisis lasts until 2024, many people are worried about a democratic setback. Because, the elections that are directly in the middle of the pandemic have the potential to trigger faster transmission of the virus and it becomes a benchmark of whether the state guarantees its implementation of protecting the right of health for voters and their participants. The condition of the covid-19 pandemic requires all countries to make many changes in various joints of life, both in the economy, education, and many more. In order to maintain the existence of democracy, the implementation of national simultaneous elections in 2024 must change for the better. KPU as an election organizing body must make reforms towards the modernization of local elections. Modernization in question is the change of the electoral system by using e-voting. E-voting itself has been conducted in Indonesia. This is indicated by the process of registering potential voters and counting votes using digital devices. However, that alone is not enough because the core values of e-voting itself is about how the whole process of conducting elections switches from conventional using paper to electronic using supporting devices. The implementation of e-voting itself is contained in Article 85 of Law Number 10 of 2016. In addition, the Court also issued a Decision no. 147/PUU-VII/2009. From the ruling, the Court assessed, the e-voting system can make elections more efficient, effective, minimize alleged violations, and improve the quality of elections.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman