Update Artikelilmiah: 31834

OJI JEFRI SAPUTRA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dalam perkara kepailitan haruslah memenuhi syarat-syarat formil. Apabila syarat-syarat formil itu tidak terpenuhi maka akan memperbesar kemungkinan pihak termohon untuk mengajukan eksepsi. Eksepsi yang diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim pada Pengadilan Niaga menyebabkan permohonan pemohon menjadi kandas sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Atas putusan Pengadilan Niaga tersebut, Para Pemohon mengajukan Kasasi yang tercatat dalam register perkara Nomor  817 K/Pdt. Sus-Pailit/2015. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data penelitian bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat dideskripsikan bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam amar putusanya menolak permohonan kasasi dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga. Majelis Hakim Kasasi menilai putusan judex facti sudah tepat dalam  menerapkan hukumnya karena Para Pemohon Kasasi tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) butir a Perjanjian Perwaliamanatan juncto Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang pada pokoknya menegaskan bahwa, Para Pemohon sebagai pemegang obligasi diwakili oleh wali amanat baik di dalam maupun di luar persidangan. Akibat hukum diterima dan dikabulkannya eksepsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga yaitu hubungan hukum antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi kembali pada keadaan semula seperti sebelum adanya permohonan pembatalan perdamaian.

Abtrak (Bhs. Inggris)

RATIO DECIDENDI OF COURT OF CASSATION TOWARD EXCEPTION OF REQUEST FOR CANCELLATION OF THE PEACE AGREEMENT IN BANKRUPTCY CASE
(Study of Decision number 817 K/Pdt. Sus-Pailit/2015)
By:
Oji Jefri Saputra
E1A017189
 
An application for cancellation of a peace agreement in a bankruptcy case must meet formal requirements.  If the formal requirements are not fulfilled, it will increase the probability of the respondent filing an exception. The received, granted exception by the Judicial Panel causes the petition to run aground so that it cannot be examined on the subject matter. Upon the decision of the Commercial Court, the applicants filed a cassation which was recorded in the case register Number 817 K / Pdt.  Sus-Bankruptcy / 2015.  The approach used in this study legal approach, case approach, and conceptual approach.The research data came from secondary data.  The data collection method was literature study. The analytical method used in this research was qualitative-normative. Based on the results of the research and data analysis, it can be described that the Court of Cassation, in its decision, rejected the appeal and corrected the Commercial Court’s ruling. The Court of Cassation assessed that the judex facti decision was correct in applying the law, because the Cassation Petitioners did not have a legal standing as required in Article 3 paragraph (2) point a of the Trustee Agreement in conjunction with Article 51 paragraph (2) Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market which, in essence, confirmed that the Petitioners as bondholders are represented by trustees both inside and outside the court. The legal consequence of receiving and granting the exception by the Panel of Judges of Commercial Court is that the legal relationship between the Cassation Petitioners and the Cassation Respondent is returned to its original state as before the request for cancellation of the peace.
 
Keywords: Exception, Bankruptcy, Legal Standing

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman