Home
Login.
Artikelilmiahs
31719
Update
YULI RAHAYU
NIM
Judul Artikel
Implementasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo Studi Kasus Pembangunan Kawasan Perdesaan “Kusalamo” Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan salah satu program yang didanai oleh Kabupaten, Provinsi/ Pemerintah Pusat untuk urusan urusan yang tidak mampu dilakukan oleh desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan hadir sebagai salah satu jawaban terhadap kenyataan bahwa ketimpangan antara desa dengan kota merupakan suatu problema yang harus segera diatasi. Tingginya angka kemiskinan di desa dibandingkan dengan kota, keterbatasan fasilitas fisik maupun non fisik, akses perekonomian tidak memadai dan pengembangan potensi lokal yang belum optimal merupakan beberapa dari sekian banyak permasalahan nyata yang dihadapi desa dan perlu sentuhan multi stakeholder untuk menanganinya. Implementasi kebijakan dalam membangun wilayah perdesaan menjadi salah satu fokus bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun kawasan perdesaan. Isu pembangunan berkelanjutan (Sustainaility Development Goals) selalu bermuara dari desa sebagai pusat awal pengambilan kebijakan. Eksistensi kawasan perdesaan di Indonesia pada dasarnya memiliki peran krusial dalam pembangunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian ini mengacu pada dua hal yaitu kontek kebijakan dan konten kebijakan. Dimana dalam kontek kebijakan pembangunan kawasan pedasaan meliputi aspek kepemimpinan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, strategi pelaksanaan kebijakan, peranan lembaga dan karakteristik birokrasi. Sedangkan untuk aspek konten kebijakan melihat pada aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan pengembangan jaringan sarana dan prasarana pendukung dalam pembangunan kawasan pedesaan.
Abtrak (Bhs. Inggris)
This study examines the implementation of rural area development policies in Wadaslintang sub-district, Wonosobo district. Rural Area Development is one of the programs funded by the Regency, Province / Central Government for affairs that the village cannot afford to do. Rural Area Development is present as an answer to the fact that inequality between villages and cities is a problem that must be addressed immediately. High poverty rates in villages compared to cities, limited physical and non-physical facilities, inadequate economic access and sub-optimal development of local potential are some of the many real problems faced by villages and need a multi-stakeholder touch to deal with them. The implementation of policies in developing rural areas is one of the focuses for the government in improving the welfare of the community in the village. One of the efforts made is by building rural areas. Sustainable development issues (Sustainaility Development Goals) always originate from the village as the initial center for policy making. The existence of rural areas in Indonesia basically has a crucial role in development. This research research method used in this research is a qualitative method. Data collection was carried out by in-depth interviews, observation and documentation.The data analysis method used is an interactive analysis model. The results of this study refer to two things, namely the policy context and policy content. Where in the context of rural area development policies include aspects of leadership and parties involved in policy implementation, policy implementation strategies, the role of institutions and characteristics of the bureaucracy. Meanwhile, the aspect of policy content looks at the socio-economic, socio-cultural aspects, and the development of a network of supporting facilities and infrastructure in the development of rural areas.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save