Update Artikelilmiah: 31533

MARIA MU'TI WULANDARI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Era globalisasi membuat para pelaku usaha bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar untuk bertahan dalam berbisnis pelaku usaha kerap melakukan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perma Nomor 3 Tahun 2005 telah dijelaskan jenjang dalam penyelesaian larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mulai dari tahap di KPPU dan upaya hukum berupa keberatan di Pengadilan Negeri dan kasasi di Mahkamah Agung. Analisis terhadap Putusan I terjadi antara KPPU dengan PT Angkasa Pura Logistik dan Putusan II terjadi antara KPPU dengan PT Angkasa Pura II (Persero). Putusan I, KPPU memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh PT Angkasa Pura Logistik. Atas putusan tersebut PT Angkasa Pura Logistik  mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan PT Angkasa Pura Logistik tidak berbukti melanggar Pasal 17, kemudian KPPU mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang dalam amar putusannya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut. Berbanding terbalik dengan putusan II oleh PT Angkasa Pura II (Persero). Atas putusan KPPU, PT Angkasa Pura II (Persero) mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan PT Angkasa Pura II (Persero) tidak berbukti melanggar Pasal 17, kemudian KPPU mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam amar tidak dapat dibuktikan PT Angkasa Pura II (Persero) melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kedua putusan tersebut dianalisis karena amar putusan akhir yang berbeda dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan mengetahui pendekatan oleh KPPU, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam Putusan I dan Putusan II. Penggunanan metode yuridis normatif dalam penelitian ini  didapatkan dua kesimpulan yaitu pertama; penerapan Putusan I terpenuhi unsur-unsur Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena pelaku usaha tidak termasuk pengecualian dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan klasifikasi BUMN, tetapi terdapat peraturan dan izin yang tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Sementara pada penerapan Putusan II tidak terpenuhi unsur-unsur Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena termasuk dalam pengecualian Pasal 50 huruf (a) dan Pasal 51 Undang-Undang Nomot 5 Tahun 1999. Kesimpulan yang kedua yaitu penerapan pendekatan dan penerapan pada Putusan I dan Putusan II oleh KPPU menggunakan pendekatan rule of reason. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Perma Nomor 3 Tahun 2005 pemeriksaaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkaranya, sehingga tidak dimungkinkan pembuktian mendalam seperti KPPU atas perintah dari Pengadilan Negeri. Sebaiknya dilakukan sinkronisasi antara undang-undang dan peraturan menteri dalam pelaksanaannya, agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan yang satu dengan yang lain.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The era of globalization makes business actors compete for greater profits to survive in business, business actors often conduct unfair business competition. Law Number 5/1999 and Perma Number 3/2005 have described the stages in resolving the prohibition against monopolistic practices and unfair business competition, starting from the KPPU stage and legal remedies in the form of objections in the District Court and cassation at the Supreme Court. Analysis of Decision I occurred between KPPU and PT Angkasa Pura Logistik and Decision II occurred between KPPU and PT Angkasa Pura II (Persero). Decision I, KPPU examines the alleged violation of Article 17 of Law Number 5 Year 1999 by PT Angkasa Pura Logistik. Regarding this decision, PT Angkasa Pura Logistik filed an objection at the Central Jakarta District Court which stated that PT Angkasa Pura Logistik did not prove to have violated Article 17, then KPPU filed an objection to the decision and submitted an appeal to the Supreme Court, which in its decision canceled the District Court's decision. Inversely proportional to decision II by PT Angkasa Pura II (Persero). Regarding the KPPU's decision, PT Angkasa Pura II (Persero) filed an objection at the Tangerang District Court stating that PT Angkasa Pura II (Persero) did not prove to have violated Article 17, then KPPU filed an objection to the decision and filed an appeal to the Supreme Court in case it could not be proven PT Angkasa Pura II (Persero) engages in monopolistic practices and or unfair business competition. Both decisions were analyzed because the final rulings were different and had permanent legal force (inkracht).
The purpose of this study was to determine the application of Article 17 of Law Number 5 Year 1999 and to know the approach by the KPPU, District Court and Supreme Court in Decision I and Decision II. The use of normative juridical methods in this study resulted in two conclusions: first; The application of Decision I fulfills the elements of Article 17 of Law Number 5 of 1999 because business actors are not included in the exception in Article 51 of Law Number 5 of 1999 with the classification of BUMN, but there are regulations and permits that overlap between the one and the other regulations. other. Meanwhile, the implementation of Decision II did not fulfill the elements of Article 17 of Law Number 5 Year 1999 because it was included in the exception to Article 50 letter (a) and Article 51 of Law Number 5 Year 1999. The second conclusion is the application of the approach and application to Decision I and Decision II by the KPPU using a rule of reason approach. Based on Article 5 paragraph (4) of Perma Number 3 of 2005, examination of objections is carried out only on the basis of the KPPU's decision and case files, so that in-depth evidence such as KPPU is not possible on an order from the District Court. It is better if there is a synchronization between laws and ministerial regulations in the implementation, so that there are no overlapping regulations with one another.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman