Update Artikelilmiah: 31280

FARIZADI ILHAM WIRACHMANTO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta nomor 198/G/2015/PTUN-JKT yang akan berbicara mengenai unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya dengan karakter atau ciri : menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan; menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas; menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dan buku-buku literatur. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengkualifikasikan keputusan objek sengketa sebagai suatu bentuk tindakan melampaui kewenangan dengan alasan keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan ini didasari oleh UU AP Pasal 18 Ayat 1 huruf c.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research is based on the verdict of Jakarta State Administrative Court Number number 198/G/2015/PTUN-JKT which will speak about the element of misuse of authority conducted by the agency/Government administration officials. Misuse of authority is the use of authority not as appropriate with character or characteristic: deviates from the purpose or intent of a granting of authority; Deviate from the purpose or intent in relation to the legality principle; Deviate from the purpose or intent in relation to good general governance principles. The approach method used in this study is a normative juridical approach. The data used are secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal material in the form of relevant legislation and literature books. The conclusion that can be withdrawn from this research is the assembly of judges in consideration of the ruling to qualify the dispute object decision as a form of action beyond the authority by reason of the decision object dispute contrary to prevailing laws and regulations. This consideration is based on the administrative law of the Government of article 18 paragraph 1 letter c.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman