Update Artikelilmiah: 31170

AURA DYAH KANIA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk perlindungan hukum pasien telemedicine pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan analitis (Analitical Aproach), dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum positif, sinkronisasi hukum dan penemuan hukum in concreto. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari studi kepustakaan dan studi dokumenter. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum pasien dalam pelayanan kesehatan telemedicine telah menunjukkan taraf sinkronisasi. Artinya, bahwa antara peraturan yang lebih rendah derajatnya telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar bagi pembentukan peraturan yang lebih rendah. Bentuk perlindungan hukum pasien dalam pelayanan kesehatan telemedicine meliputi jaminan pengaturan mendapat hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan; jaminan pengaturan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi, kode etik, standar pelayanan, dan standar oprasional prosedur; jaminan pengaturan meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain; jaminan pengaturan memperoleh informasi secara, benar, jelas, dan jujur tentang tindakan yang akan dilakukan; jaminan pengaturan menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi pasien; jaminan pengaturan memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya; jaminan pengaturan rahasia kondisi kesehatan pribadi pasien; jaminan pengaturan kebebasan menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan; jaminan pengaturan tuntutan ganti rugi.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The study aims to determine synchronization of legal protection arrangements amd forms of legal protection for patient in telemedicine health services facilities in the structures of legislation Indonesia. The research method used in this study is a qualitative normative juridical method with the statutory approach method, analitical Approach, and conceptual approach. The research specifications used are legal inventory, legal synchronization dan legal discovery in concreto. The type of data used is secondary data obtained from literature and documentaries. Based on the research results, it can be concluded that the regulation regarding legal protection of patients in telemedicine health services has shown a level of synchronization. This means that between regulations with a lower degree of compliance with regulations of a higher degree and regulations of a higher degree, it becomes the basis for the formation of lower regulations. Forms of legal protection for patients in telemedicine health services include regulatory guarantees have the same rights in gaining access to resources in the health sector; regulatory guarantees to obtain health services in accordance with competence, code of ethics, service standards, and standard operating procedures; regulatory guarantees requesting the opinion of medical personnel or other health workers; regulatory guarantee to obtain accurate, clear, and honest information about the actions to be taken; regulatory guarantees determine their own health services needed for patients; regulatory guarantees to obtain information about their own health data including actions and treatments that have been or will be received; guarantee of confidential arrangement of the patient's personal health conditions; the guarantee of the freedom to accept or reject part or all of the relief measures to be given; guarantee of compensation claim arrangements.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman