Update Artikelilmiah: 31143

ERINE TRI YUNITA SARI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Yogyakarta Nomor: 01/G/2017/PTUN.YK yang akan menganalisis Keputusan Gubernur Yogyakarta tentang Penetapan Upah Minimun Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN). Suatu keputusan dapat diperiksa dan diputus di PERATUN apabila objek gugatan memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Kualifikasi suatu keputusan merupakan KTUN dapat dianalisis melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dan buku-buku literatur.
Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini menunjukan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengkualifikasikan keputusan objek sengketa sebagai suatu KTUN kurang tepat karena masih menggunakan rumusan KTUN dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta belum merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016, walaupun dalam pertimbangan hukumnya terkait keabsahan objek sengketa sudah mempertimbangkan seluruh aspek secara tepat.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research is based on the decision of PTUN Yogyakarta Number: 01 / G / 2017 / PTUN.YK which will analyze the Yogyakarta Governor's Decree regarding the determination of Regency / City Minimum Wages in Yogyakarta Province as the object of dispute in the State Administrative Court (PERATUN). A decision can be examined and decided at the Administrative Court if the object of the lawsuit meets the qualifications as a State Administration Decree (KTUN). The qualification of a decision constituting a State Administrative Court can be analyzed through the provisions of Law Number 51 Year 2009; Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration; and SEMA Number 4 of 2016 concerning Enforcement of the Formulation of Results of the 2016 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as Guidelines for the Implementation of Duties for Courts.
The approach method used in this research is the normative juridical approach. The data used are secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials in the form of relevant laws and regulations and literature books.
The results of the research and discussion of this research show that the Panel of Judges in their legal considerations qualifies the decision of the object of the dispute as a State Administrative Court because it still uses the State Administrative Court formula in the State Administrative Court Law and has not yet referred to SEMA Number 4 of 2016, although in legal considerations it is related to legality the object of the dispute has considered all aspects appropriately.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman