Update Artikelilmiah: 31130

SHEFA FURAIDA SUSANTI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang menjadi tanggung jawabnya. Wali disini merupakan syarat sah perkawinan. Pada kenyataannya terdapat wali nasab yang tidak mau atau enggan atau menolak menikahkan anak kandung perempuannya dengan alasan bahwa wali nasabnya menginginkan adanya pesta adat atau resepsi pernikahan, akan tetapi pada saat sekarang tidak dapat melakukan resepsi pernikahan atau pesta adat dikarenakan adanya pendemi covid-19. Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan Permohonan Penetapan Wali Adhal pada Penetapan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Gst.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yaitu preskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks naratif yang sistematis, logis dan rasional.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Gst, bahwa hakim mengabulkan permohonan wali adhal dikarenakan adanya penolakan dari ayah kandung Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan alasan yang tidak termasuk dalam alasan syar’i. Hakim dalam hal ini telah benar dalam mengabulkan permohonan Penetapan wali adhal ada tiga hal yang perlu dibuktikan yaitu wali nasab yang berhak menikahkannya benar adhal (enggan), di antara Pemohon (calon mempelai perempuan) dan calon mempelai laki-laki telah ada kesepakatan untuk menikah, dan calon mempelai laki-laki kafa’ah (sederajat, seimbang) dikaitkan dengan adat jawa dalam memilih jodoh didasarkan pada bibit, bebet dan bobot. Jika disesuaikan calon suami Pemohon telah memenuhi ketiga unsur tersebut. Sehingga hakim menetapkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, sebagai Wali Hakim yang berhak menikahkan. Hakim mendasarkan pada Pasal 13 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, dasar pertimbangan hakim tersebut dapat ditambahkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama  Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The guardian in marriage is the person who has the right to marry a woman who is his responsibility. The guardian here is a legal condition of marriage. In fact, there are nasab guardians who do not want or are reluctant or refuse to marry off their daughters on the grounds that their guardians want a traditional party or wedding reception, but are currently unable to hold a wedding reception or traditional party due to the Covid-19 pandemic. Based on this, the researcher formulated the problem, namely how the Judge's legal consideration in granting the Request for Adhal's Guardian Appointment in the Gunungsitoli Religious Court Determination Number 12 / Pdt.P / 2020 / PA.Gst.
	The research method used is juridical normative with a research specification that is analytical prescriptive. The data used in this research is secondary data. The data that has been obtained are then processed and analyzed by qualitative normative methods and presented in the form of systematic, logical and rational narrative text.
	Based on the results of research and discussion of the Gunungsitoli Religious Court Decision Number 12 / Pdt.P / 2020 / PA.Gst, that the judge granted the guardian's request due to the refusal of the Petitioner's biological father to marry the Petitioner for reasons that were not included in syar'i reasons. The judge in this case has been correct in granting the application for the determination of the guardian, there are three things that need to be proven, namely the guardian of the lineage who has the right to marry him (reluctant), between the Petitioner (prospective bride) and the prospective groom there is an agreement to marry and the prospective groom's kafa'ah (equal, balanced) is associated with Javanese custom in choosing a mate based on seeds, bebet and weight. If adjusted, the applicant's husband has fulfilled the three elements. So that the judge appointed the Head of the Religious Affairs Office of Gunungsitoli District, Gunungsitoli City, as the Guardian Judge who has the right to marry. Judges based on Article 13 paragraph 2 and 3 Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration, the basis for the judge's consideration can be added to Article 23 Compilation of Islamic Law, Article 61 Compilation of Islamic Law and Article 2 of Regulation of the Minister of Religion Number 30 of 2005 concerning Guardian Judges.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman